Akibat Over Tourism, Jepang Bakal Naikkan Pajak untuk Turis

Travel - Pemerintah Jepang dan partai-partai berkuasa tengah mempertimbangkan untuk menaikkan Pajak Keberangkatan bagi wisatawan internasional.

Saat ini, pajak tersebut ditetapkan sebesar 1.000 yen (sekitar Rp 109.903) per orang dan dibayarkan oleh siapa pun yang meninggalkan Jepang melalui pesawat atau kapal pesiar.

Dikutip dari The Straits Times, Senin (3/3/2025), kebijakan ini bertujuan memperluas alokasi dana dari pajak tersebut, termasuk untuk mengatasi overtourism yang semakin membebani destinasi populer di Jepang.

Subkomite Partai Demokrat Liberal mulai mengumpulkan masukan terkait besaran kenaikan pajak dan penggunaannya.

Beberapa usulan yang mengemuka mencakup kenaikan tarif menjadi 3.000 yen (Rp 330 ribu) hingga 5.000 yen (Rp 553 ribu).

Saat ini, pendapatan dari pajak tersebut hanya digunakan untuk promosi pariwisata, seperti menarik wisatawan asing dan mengembangkan resor.

Namun, pemerintah ingin memperluas penggunaannya, termasuk untuk memperbaiki infrastruktur transportasi dan meningkatkan kapasitas bandara guna menghadapi lonjakan wisatawan.

Sebagaimana diketahui, pajak Keberangkatan pertama kali diberlakukan pada Januari 2019 dan dibebankan tidak hanya kepada wisatawan asing, tetapi juga warga Jepang yang bepergian ke luar negeri.

Pada tahun fiskal 2023 misalnya, pendapatan pajak ini mencapai 39,9 miliar yen, meningkat tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun fiskal 2025, angka tersebut diprediksi naik menjadi 49 miliar yen.

Data dari Badan Pariwisata Jepang mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepang pada 2024 mencapai 36,87 juta orang, sementara warga Jepang yang bepergian ke luar negeri sebanyak 13,01 juta orang.

Pemerintah menargetkan 60 juta wisatawan pada tahun 2030. Namun, sejumlah bandara dan destinasi wisata belum mampu mengimbangi lonjakan pengunjung, sehingga berisiko mengalami overtourism yang lebih parah.

Melalui kenaikan pajak ini, pemerintah Jepanh berharap dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan wisata yang lebih baik.

(Far/Tir)