Babak Baru Pengakuan Hutan Adat, 1,4 Juta Hektare Siap Ditetapkan

Brasil menjadi saksi komitmen baru Indonesia terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Dalam forum Belem Climate Summit, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan langkah pemerintah untuk menyerahkan 1,4 juta hektare hutan kepada masyarakat hukum adat.

Langkah tersebut disampaikan Raja Juli saat mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen akan memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” ujar Raja Juli di Brasil, Kamis (6/11/2025) yang dikutip dari Detik.com. 

Menurut Raja Juli, kebijakan ini bukan hanya bukti komitmen terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga bentuk perhatian Presiden Prabowo kepada masyarakat adat yang selama ini kerap terpinggirkan.

“Bagian dari kepedulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termarjinalkan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Hashim secara resmi mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia akan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam kurun waktu empat tahun. “Presiden Prabowo telah menetapkan target ambisius ini untuk direalisasikan hingga 2029,” katanya.

Langkah ini bukan tanpa dasar. Sejak Maret 2025, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Satgas ini ditugaskan mempercepat proses legalisasi dan penetapan wilayah adat di seluruh Indonesia.

Raja Juli menambahkan, pengakuan terhadap hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan data SOIFO 2024, pengelolaan hutan oleh masyarakat adat mampu menekan laju deforestasi hingga 30–50 persen.

Dengan target besar ini, Indonesia memasuki babak baru dalam tata kelola kehutanan yang lebih inklusif dan berkeadilan—menyatukan komitmen ekologis dan sosial di bawah visi “Indonesia Hijau dan Berdaulat.”