The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) TII: Penanganan Krisis Iklim Berbasis GEDSI Harus Diperkuat

Jakarta, 11 Mei 2026 -- Indonesia pada tahun 2026 kembali dihadapkan pada ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu peningkatan suhu udara, kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Dalam situasi tersebut, perempuan, anak, lansia, serta masyarakat penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak. Keterbatasan akses terhadap sumber daya, layanan publik, perlindungan sosial, hingga ruang pengambilan keputusan membuat mereka menghadapi risiko yang lebih besar saat terjadi bencana maupun perubahan iklim berkepanjangan. Karena itu, kebijakan penanganan krisis iklim perlu dibangun dengan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) agar respons yang dihasilkan lebih adil, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menanggapi urgensi tersebut, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Youth Policy Lab, sebuah program pelatihan advokasi kebijakan bagi anak muda berusia 18–30 tahun yang berfokus pada isu krisis iklim dengan pendekatan GEDSI. Program ini bertujuan mendorong lahirnya generasi muda yang mampu memahami persoalan iklim secara kritis, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

“Ini penting karena dalam isu krisis iklim, kelompok yang paling merasakan dampaknya justru kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Sayangnya, suara mereka masih sering tidak menjadi prioritas dalam proses perumusan kebijakan,” ujar Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program TII.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan anak muda sangat penting karena generasi muda akan menjadi pihak yang paling lama menghadapi konsekuensi perubahan iklim di masa depan. Namun, partisipasi anak muda tidak cukup hanya sebatas kampanye simbolik, melainkan perlu diperkuat melalui kapasitas advokasi, riset kebijakan, dan kemampuan mendorong perubahan di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui Youth Policy Lab, peserta dibekali pemahaman mengenai krisis iklim, prinsip GEDSI, strategi advokasi kebijakan, serta keterampilan menyusun policy brief dan kampanye publik. TII berharap program ini dapat menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan segar dari anak muda untuk mendorong kebijakan iklim yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Krisis iklim tidak boleh ditangani dengan pendekatan yang netral secara sosial. Jika kebijakan tidak melihat ketimpangan yang ada, maka kelompok rentan akan terus menanggung beban paling besar. Karena itu, perspektif GEDSI harus menjadi bagian utama dari kebijakan iklim Indonesia,” tutup Felia.