Dilirik Sejumlah Negara, Perdagangan Karbon Internasional Capai 1,6 Juta Ton CO2

Finance – Indonesia mulai menunjukkan taringnya di pasar karbon dunia. Sejak resmi diluncurkan pada September 2023, platform perdagangan karbon IDXCarbon mencatat volume transaksi hingga 1,6 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), dengan nilai nyaris menyentuh Rp 80 miliar. Angka ini membuat sejumlah negara tertarik.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut minat internasional terhadap perdagangan karbon Indonesia terus meningkat. Bahkan, pemilik proyek dari luar negeri mulai antre mendaftarkan kredit karbon mereka di IDXCarbon.

“Volume transaksi kita delapan kali lipat lebih besar dibanding Malaysia, dan dua kali lebih tinggi dari Jepang, padahal peluncurannya bareng,” ungkap Iman, Selasa (22/4).

BEI kini membuka peluang kolaborasi global agar kredit karbon Indonesia makin dikenal dan diperjualbelikan secara luas. Fokus mereka jelas yakni memperluas jangkauan unit karbon Tanah Air ke internasional.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut ekonomi karbon sebagai sektor baru yang menjanjikan dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Untuk itu, regulasi sedang digarap guna memperkuat ekosistem pasar karbon nasional.

“Kami sedang menyusun UU Energi Baru Terbarukan yang juga mengatur nilai ekonomi dari karbon, termasuk mekanisme carbon capture and storage (CCS). Setelah itu, revisi UU Migas akan menyusul,” kata Eddy.

Langkah konkret juga datang dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Wakil Menteri Diaz Hendropriyono memastikan Indonesia tengah menjalin kesepakatan pengakuan bersama (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan standar karbon global seperti Verra, Gold Standard, hingga Plan Vivo.

“Dengan Gold Standard kami targetkan MRA bisa diteken sekitar Mei atau Juni. Dengan Verra, draft sudah kami terima dan sedang kami telaah,” ujarnya.

Upaya ini penting agar proyek karbon lokal bisa menembus pasar global. KLH juga tengah memperkuat pasokan domestik lewat sektor biochar, limbah sawit, hingga proyek-proyek BUMN seperti Pertamina NRE.

Meski terbuka secara internasional, prinsip nasional tetap jadi poros utama. Semua proyek karbon wajib tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), mendukung target NDC Indonesia, dan transaksi perdana wajib dilakukan di dalam negeri agar tercatat sebagai PNBP.

Saat ini, IDXCarbon sedang menjajaki keanggotaan dengan Verra dan Gold Standard serta memperkuat infrastruktur digital agar integrasi sistem berjalan mulus.

(Far/Tir)