Whoosh Itu Keinginan Jokowi, Bukan Kebutuhan Rakyat! Ini Kata Pengamat

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menuai sorotan. Proyek transportasi modern yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan itu dinilai bukan lahir dari kebutuhan publik, melainkan lebih karena ambisi politik Presiden Joko Widodo. Pandangan tersebut disampaikan oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Menurutnya, pembangunan KCJB lebih mencerminkan kehendak pribadi Presiden ketimbang kebutuhan riil masyarakat.

“Pembangunan KCJB itu seperti keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra sekarang. Apalagi setelah PT KAI mengangsur utang Rp 2,2 triliun untuk tahun 2025,” ucap Djoko dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025) yang dikutip dari kompas.com.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini menegaskan, proyek berbiaya jumbo tersebut justru membebani keuangan PT KAI. Padahal, menurutnya, dana tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat layanan transportasi publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Djoko menilai, kebutuhan utama Indonesia—terutama di Pulau Jawa—adalah pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara kota dan desa, bukan kereta cepat. Ia menambahkan, rencana untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya pun tidak mendesak dilakukan. 

“Pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak,” tegas Djoko.

Lebih jauh, Djoko juga menyoroti kecenderungan pembangunan infrastruktur yang terlalu terfokus di Pulau Jawa. Menurutnya, hal itu berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pulau Jawa, katanya memang mengalami percepatan pembangunan—mulai dari jaringan jalan tol Merak–Surabaya hingga Probolinggo yang memangkas waktu tempuh hingga 50 persen dibanding jalan nasional. Namun, kemajuan tersebut tidak dibarengi pemerataan di wilayah lain.

Djoko mengingatkan, Indonesia bukan negara daratan seperti Tiongkok, melainkan negara kepulauan yang membutuhkan strategi pembangunan berbeda. Ia mendesak agar pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan ke luar Jawa. Ia menekankan, semangat membangun Indonesia seharusnya didorong oleh prinsip pemerataan dan pengembangan wilayah, bukan sekadar berdasarkan jumlah penduduk.

Pernyataan Djoko menambah panjang daftar kritik terhadap proyek KCJB yang sejak awal menuai perdebatan. Di satu sisi, proyek ini diklaim sebagai lompatan besar modernisasi transportasi nasional. Namun di sisi lain, beban finansial dan ketimpangan prioritas pembangunan membuat sebagian pihak mempertanyakan urgensinya.

Apakah Whoosh benar-benar langkah maju untuk masa depan transportasi Indonesia—atau sekadar warisan ambisi politik?