Ketika Sejarah Dibungkam Demi Gelar Kehormatan

Gelar “Pahlawan Nasional” yang baru saja diberikan kepada Soeharto kembali mengguncang kesadaran publik. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah “Bapak Pembangunan”, figur yang membuat ekonomi stabil dan menata infrastruktur Indonesia selama tiga dekade. 

Namun, bagi banyak penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM, keputusan ini terasa seperti membuka kembali luka lama yang belum pernah disembuhkan. Sama seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu penyintas Tragedi Tanjung Priok tahun 1984, Aminatun Najariyah.

“Lucu dan aneh. Bangsa ini sebenarnya bangsa seperti apa? Kok bisa seseorang yang sudah melakukan pelanggaran HAM berat dijadikan pahlawan?” jelas Aminatun Najariah, penyintas Tragedi Tanjung Priok 1984, dengan nada getir dalam “Belajar Bareng”  yang dilakukan oleh Bijak Memantau secara daring pada (10/11/25).

Nada suaranya tidak marah, tetapi penuh dengan rasa lelah. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana malam itu, 12 September 1984, rentetan peluru menyala di tengah kegelapan. Ratusan jamaah yang hadir dalam ceramah di Masjid Amir Diki, Tanjung Priok, ditembaki aparat. Darah disiram air, jenazah dikubur tanpa nama, dan suara tembakan terekam di tape recorder yang kemudian sampai ke tangannya.

Aminatun sendiri ditangkap, disiksa, dan ditahan berbulan-bulan. Di dalam penjara, Ia melihat kakaknya yang juga ditangkap bersamaan dengannya disetrum hingga tubuhnya kejang. Ia sendiri diancam akan ditelanjangi oleh petugas, bahkan nyaris ditembak.

“Saya pasrah, tapi tidak mau dipermalukan. Saya ingin mati dalam keadaan suci,” kenangnya.

Empat puluh satu tahun kemudian, luka itu belum tertutup. Kini, nama orang yang dulu menguasai rezim di balik tragedi itu, justru disandingkan dengan para pahlawan kemerdekaan.

Tidak hanya itu, Jessenia Desta, sebagai perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga memberikan komentar terkait keputusan pemberian gelar kepada Soeharto. Keputusan itu bukan sekadar penghormatan, tapi bagian dari politik ingatan.

“Huruf ‘S’ di akhir ‘KontraS’ itu memang untuk Soeharto. Organisasi ini lahir tahun 1998, di tengah kasus penghilangan orang secara paksa. Jadi sejak awal, perjuangan kami adalah melawan lupa” ujar Desta dalam wawancara online yang dilakukan oleh Bijak Memantau pada (10/11/25).

Desta menjelaskan, dasar hukum pemberian gelar pahlawan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang menekankan asas kemanusiaan, keadilan, dan keteladanan. “Tiga asas itu saja sudah cukup untuk membatalkan nama Soeharto,” tegasnya.

Data Komnas HAM dan Amnesty International menunjukkan daftar panjang pelanggaran HAM di masa Orde Baru: mulai dari penembakan misterius (Petrus), Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, DOM Aceh dan Papua, hingga penghilangan aktivis 1997–1998. Belum lagi korupsi besar yang ditaksir mencapai 15 hingga 35 miliar dolar AS, angka yang menjadikannya salah satu koruptor terbesar di dunia versi Transparency International.

Desta menambahkan, dampak pemberian gelar ini tidak hanya simbolik, tapi juga ideologis.

“Ketika negara menyebut pelanggaran HAM sebagai ‘reaksi terhadap pembangunan’, itu bukan sekadar salah tafsir. Itu bentuk penghapusan sejarah. Kita sedang menyaksikan upaya pemutihan dosa negara,” ujarnya.

Peneliti independen dan keturunan Tionghoa, Michelle Dyonisius, juga memberikan pendapat bahwa dampak rezim Soeharto masih terasa hingga kini, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana: pagar tinggi rumah-rumah Tionghoa.

“Pagar tinggi itu bukan gaya, tapi trauma. Dulu, saat Orde Baru, budaya Tionghoa dilarang. Merayakan Imlek bisa dipenjara. Nama kami harus disesuaikan agar ‘tidak terlalu Cina’ ” ucapnya saat diwawancara online oleh Bijak Memantau pada (10/11/25).

Menurut Michelle, trauma itu menjadi bagian dari memori kolektif yang diwariskan lintas generasi. Ia mengutip studi Dr. Charlotte Setijadi yang menunjukkan bahwa ketakutan warga Tionghoa termanifestasi dalam arsitektur rumah, pola sosial, bahkan sikap apolitis.

“Soeharto membentuk budaya takut. Dan sekarang, ketika dia disebut pahlawan, rasa takut itu seperti dilegitimasi kembali,” kata Michelle.

Ia juga menyebutkan sosok Ita Martadinata, perempuan muda Tionghoa yang ingin menyuarakan pemerkosaan massal 1998 yang dibunuh sebelum sempat bersaksi di PBB.

“Kalau dosa sejarah diputihkan, maka korban seperti Ita, seperti Ibu Aminatun, akan mati dua kali, pertama karena kekerasan, kedua karena dilupakan.” tambahnya.

Namun di tengah pesimisme, ketiga narasumber sepakat bahwa generasi muda masih punya harapan.

“Gen Z itu punya senjata paling kuat. Informasi sudah lebih mudah diakses. Kita tidak bisa lagi beralasan ‘tidak tahu’. Ada internet, ada arsip, ada buku. Sekarang tinggal mau belajar atau tidak.” ujar Desta.

Michelle menambahkan, belajar sejarah tak harus lewat buku tebal, tapi juga bisa lewat tur sejarah, museum, diskusi publik bahkan lewat media sosial.  Tidak hanya itu, kita juga bisa bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada HAM dan sejarah

“Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, ikut Aksi Kamisan, baca kesaksian korban” ucap Michelle.

Sementara bagi Aminatun, perjuangan kini adalah menjaga agar kebenaran tetap hidup.

“Kalau dulu kami disiksa karena bicara, sekarang kalian bisa bicara bebas. Gunakan itu. Jangan biarkan kami mati dua kali, di penjara dan dalam ingatan bangsa” ujarnya lirih.

Sebenarnya, saat Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, untuk siapa gelar itu diberikan? Bagi korban, pahlawan adalah mereka yang berani menegakkan kebenaran walau harus disiksa. Bagi negara, mungkin pahlawan adalah mereka yang “membangun”. Tapi bagi sejarah yang jujur dan utuh, pahlawan sejati adalah mereka yang tidak membunuh bangsanya sendiri.