Viral Pulau Dijual Rp 12 Miliar, Pemerintah Setempat Tegaskan Bukan di Kepri

Travel – Viral di media sosial, kabar penjualan sebuah pulau seharga Rp 12 miliar menuai perhatian publik.

Pulau yang diklaim memiliki lokasi strategis untuk fasilitas pengisian bahan bakar disebut-sebut berada di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Namun, pemerintah setempat memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri, Dolli Boniara, menegaskan bahwa pulau yang dimaksud kemungkinan besar berada di wilayah Johor atau Trengganu, Malaysia.

“Informasi yang kami terima sementara ini menunjukkan lokasi pulau tersebut di Johor atau Trengganu, Malaysia. Hingga kini, tidak ada indikasi bahwa pulau itu berada di wilayah Kepulauan Riau,” kata Dolli, Jumat (22/11).

Tak hanya itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam di Laut China Selatan.

Dengan kondisi geografis yang terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan, wilayah ini memang kerap menjadi perhatian dalam isu perbatasan.

“Pulau-pulau di Kepri berada dalam pengelolaan hukum internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan diakui secara resmi melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982),” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Deklarasi Djuanda menjadi pijakan utama dalam menetapkan batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, sekaligus menegaskan kedaulatan atas pulau-pulau terluar.

Dolli juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyerap informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait klaim kepemilikan pulau.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Malaysia terkait dugaan penjualan pulau tersebut.

Publik diharapkan tetap menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang untuk menghindari spekulasi yang tidak berdasar.

“Isu semacam ini sangat sensitif, terutama di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, kami terus memantau perkembangan informasi dan memastikan kebenarannya sesuai data yang ada,” tutup Dolli.

(Far/Tir)