Parlemen Kaum Muda Inklusif untuk Aksi Iklim Rumuskan 3 Rekomendasi Kebijakan Lingkungan

Yogyakarta, 5 Juli 2026 – Jemput Suara menyelenggarakan Simulasi Sidang Parlemen sekaligus Penutupan Parlemen Kaum Muda Inklusif untuk Aksi Iklim 2026 di Lobby Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (5/7). Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian program yang mempertemukan pemuda dari berbagai daerah di DIY untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan iklim yang lebih inklusif dan responsif. 

Parlemen Kaum Muda Inklusif untuk Aksi Iklim 2026 merupakan program penguatan partisipasi bermakna pemuda dalam penyusunan kebijakan publik terkait perubahan iklim. Selama beberapa bulan terakhir, para peserta telah melakukan Temu Warga di wilayah rentan terdampak krisis iklim untuk menghimpun pengalaman, kebutuhan, serta usulan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Seluruh temuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses simulasi sidang parlemen yang diselenggarakan pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif kepemimpinan kaum muda untuk aksi iklim responsif gender dan partisipasi di komunitas marjinal yang diselenggarakan oleh Plan Indonesia, dengan dukungan dari IKI Small Grants yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir (BMUKN) serta dijalankan oleh GIZ sebagai bagian dari Inisiatif Iklim Internasional (IKI) Pemerintah Jerman.

Sebelum simulasi dimulai, peserta memperoleh arahan dari Anggota Komisi A DPRD DIY sekaligus Anggota Presidium Kaukus Parlemen Hijau Daerah, H. Sigit Nursyam Priyanto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan lingkungan karena akan hidup lebih lama menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bumi adalah warisan untuk masa depan. Anak-anak muda yang akan hidup paling lama menghadapi dampak perubahan iklim, sehingga kepedulian untuk menjaga bumi harus lahir sejak sekarang," ujar Sigit.

Ia juga membagikan pengalamannya saat menangani Gempa Yogyakarta 2006 yang menunjukkan pentingnya tata kelola data kebencanaan. Menurutnya, saat itu pendataan korban dan distribusi bantuan masih dilakukan secara sederhana sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa penyusunan kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Lebih lanjut, Sigit mendorong pemuda untuk tidak berhenti pada diskusi, tetapi mulai terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Ia menyampaikan bahwa DPRD sangat terbuka terhadap rekomendasi yang disusun secara berbasis bukti, terutama yang berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Kami sangat mengharapkan adanya inisiatif dari anak muda untuk ikut menyusun rancangan kebijakan. Jika ingin memberikan masukan kepada DPRD, akan lebih mudah diperhatikan apabila rekomendasinya menyentuh fungsi legislasi, budgeting, maupun pengawasan. DIY juga telah memiliki berbagai regulasi tentang lingkungan hidup dan persampahan. Silakan pelajari pasal-pasalnya, cari ruang yang masih bisa diperbaiki, memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan, termasuk teknologi," tambahnya.

Simulasi sidang diikuti oleh 17 delegasi muda yang berasal dari Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo. Dalam forum yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut, peserta mensimulasikan proses persidangan parlemen mulai dari penyampaian hasil Temu Warga, perdebatan mengenai prioritas kebijakan, hingga penyusunan rekomendasi bersama melalui mekanisme musyawarah.

Berbagai persoalan yang muncul dari hasil Temu Warga menjadi bahan utama dalam pembahasan. Delegasi dari Kabupaten Sleman menyoroti krisis air bersih yang berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat. Delegasi Kabupaten Gunungkidul mengangkat persoalan kekeringan berkepanjangan, keterbatasan akses air bersih, serta serangan monyet ekor panjang yang mengancam ketahanan pangan masyarakat. Sementara itu, delegasi Kabupaten Bantul menyampaikan persoalan genangan air, berkurangnya daya resap akibat pembangunan infrastruktur, hingga pentingnya penguatan mitigasi bencana di kawasan pesisir.

Melalui proses deliberasi yang berlangsung terbuka, peserta kemudian menyepakati sejumlah rekomendasi kebijakan bersama yang menempatkan penguatan ketahanan air, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan merupakan hasil sintesis dari aspirasi masyarakat yang telah dihimpun peserta selama proses Temu Warga di berbagai wilayah.