Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Paling Korup di Dunia 2024 Versi OCCRP

News - Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), masuk daftar finalis "Person of the Year 2024" kategori kejahatan terorganisir dan korupsi yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Lembaga investigasi jurnalisme independen berbasis di Amsterdam ini setiap tahun memilih tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab atas korupsi dan kolusi politik global.

Dalam daftar yang diumumkan di situs resmi OCCRP, Jokowi bergabung dengan empat nama lainnya, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Adapum Presiden Suriah yang telah terguling, Bashar al-Assad, dinobatkan sebagai pemenang tahun ini.

“Kami meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, dan jaringan global OCCRP. Para finalis dipilih berdasarkan suara terbanyak,” demikian pernyataan resmi OCCRP, Selasa (31/12).

Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa korupsi menjadi akar dari berbagai pemerintahan otoriter yang seringkali melanggar hak asasi manusia, menciptakan konflik, dan memicu ketidakstabilan.

“Pemerintah korup menjarah sumber daya, memanipulasi pemilu, dan menciptakan konflik. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

Sejak 2012, OCCRP rutin mengadakan pemilihan ini sebagai upaya mempromosikan akuntabilitas dengan menyoroti individu atau entitas yang dinilai berkontribusi besar terhadap kejahatan terorganisir dan korupsi global.

Tahun lalu, Jaksa Agung Guatemala María Consuelo Porras terpilih sebagai tokoh paling korup.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penghargaan ini diberikan kepada Yevgeny Prigozhin (pemimpin tentara bayaran Rusia, 2022), Aleksandr Lukashenko (Presiden Belarusia, 2021), dan Jair Bolsonaro (Presiden Brasil, 2020).

Proses Pemilihan
Pemilihan Person of the Year 2024 ini dibuka untuk umum sejak November melalui media sosial OCCRP. Publik diundang untuk mengisi Google Form guna mengajukan nominasi.

Selain publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum juga turut memberikan usulan.

Hingga berita ini diturunkan, Jokowi belum memberikan pernyataan terkait pencantuman namanya dalam daftar tersebut.

Penghargaan ini, menurut OCCRP, ditujukan untuk menyoroti para pelaku korupsi yang paling merugikan masyarakat global, sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

(Far/Tir)