Pemerintah Stop Penyaluran Bansos Sampai Pemilu selesai

Jakarta - Demi kelancaran Pemilihan umum (Pemilu), Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima. 

Bansos tersebut akan diberhentikan sementara waktu mulai besok 8 Februari 2024 sampai hari pencoblosan pemilu 14 Februari 2024. 

Hal tersebut disampaikan oleh Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional (BPN). Dirinya juga menjelaskan keputusan ini diambil pemerintah untuk menghormati jalannya pemilu. 

"Tanggal 8-9 Feb 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11-13 Feb 2024 merupakan hari tenang dan 14 Feb 2024 hari pencoblosan," jelasnya dalam sebuah keterangan, Rabu (7/2/2024). 

"Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Arief mengatakan penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan kembali sehari setelah hari pencoblosan 15 Februari 2024. 

Ia pun menegaskan kembali bahwa program tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu atau bahkan conflict of interest untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon). 

"Penyaluran bantuan pangan yang sangat diperlukan masyarakat akan dimulai lagi tgl 15 Feb 2024 dan menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu," terangnya. 

Tak hanya itu, BPN juga telah memerintahkan Perum Bulog untuk menghentikan penyaluran pada tanggal yang sudah ditetapkan. 

Adapun penugasannya disampaikan melalui surat BPN yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa. 

"Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami sampaikan agar Perum Bulog menghentikan sementara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Bantuan Pangan Beras pada tanggal 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah," tulis isi surat tersebut.

(Frq/Tra)