Program Tanam Paksa di Cianjur, Dampaknya bagi Warga Jadi Sorotan

Cianjur pernah dikenal sebagai salah satu wilayah paling makmur di Pulau Jawa pada masa kolonial. Kekayaan tersebut berasal dari hasil perkebunan kopi yang melimpah hingga menjadikan daerah ini sebagai pusat produksi kopi terbesar di wilayah Priangan. Namun, di balik catatan kemakmuran itu, tersimpan kisah tentang penderitaan rakyat yang menjadi tulang punggung sistem tanam paksa.
Sejarawan Belanda Jan Breman dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870 (2014) mencatat bahwa pada masa tanam paksa, Cianjur menjadi penghasil kopi terbesar di Priangan. Bahkan pada 1806, produksi kopi di wilayah tersebut mencapai sekitar 1,5 juta pikul, menjadikannya salah satu penyumbang utama komoditas ekspor Hindia Belanda.

Melimpahnya produksi kopi turut mengangkat status sosial para elite lokal, terutama kalangan bupati. Menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942 (1998), para bupati menjadi kelompok paling kaya di daerahnya. Kekayaan mereka berasal dari gaji, pemasukan pajak, hingga berbagai hak feodal yang memberi keuntungan ekonomi di luar aturan resmi.

Ironisnya, kemakmuran tersebut tidak pernah benar-benar dinikmati masyarakat. Petani yang diwajibkan menanam dan merawat kopi justru memikul beban terberat dalam sistem tanam paksa. Hasil kerja mereka lebih banyak mengalir ke kas pemerintah kolonial dan memperkaya kalangan elite lokal dibanding meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemewahan para penguasa lokal juga menjadi sorotan dalam berbagai catatan sejarah. Jan Breman menyebut Bupati Cianjur dikenal kerap bepergian menggunakan kereta berlapis emas, mencerminkan gaya hidup mewah yang kontras dengan kondisi masyarakat saat itu. Selain itu, para elite disebut gemar membeli berbagai barang mewah seperti candu, tembakau, dan kain katun untuk diperdagangkan kembali kepada bawahannya.

Gaya hidup tersebut bahkan memberi dampak bagi daerah lain. Dalam novel Max Havelaar (1860), Multatuli menggambarkan kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak yang dilakukan bersama rombongan besar. Kehadiran ratusan pengikut beserta kuda-kudanya harus ditanggung oleh daerah yang disinggahi, sehingga menjadi beban tambahan bagi masyarakat setempat.

Fenomena itu, menurut Nina Herlina Lubis, tidak dapat dipisahkan dari budaya kekuasaan pada masa kolonial. Kabupaten dipandang sebagai panggung kekuasaan, sementara bupati menjadi tokoh utama yang dituntut menampilkan kemegahan sebagai simbol wibawa dan status sosial.

Kisah Cianjur menunjukkan bahwa tingginya produksi dan kemakmuran ekonomi suatu daerah tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyatnya. Di balik keberhasilan sistem perkebunan kopi, terdapat praktik eksploitasi tenaga kerja yang membuat petani menanggung beban berat, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati pemerintah kolonial dan kalangan elite.

Sejarah tanam paksa di Cianjur menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang kesejahteraan. Kemakmuran yang tercatat dalam sejarah ternyata menyimpan sisi lain berupa ketimpangan sosial yang masih relevan menjadi bahan refleksi hingga saat ini.