Merasa Ilmunya Lebih Dihargai, Banyak Mahasiswa Lebih Pilih Pindah ke Singapura

Jakarta - sejumlah mahasiswa mengaku ilmu yang didapatkannya selama mengeyam pendidikan di bangku kuliah lebih diakui di negara tetangga ketimbang di negara sendiri. 

Negara yang dirasa mengakui keilmuwan para mahasiswa tersebut salah satunya adalah Singapura. "Ilmu kita di sini lebih dihargai, jadi lebih baik di sini," ujar salah satu ahli IT yang enggan disebutkan namanya. 

Membenarkan akam hal tersebut, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyebutkan memang benar faktanya bahwa banyak Warga Negara Indonesia (WNI) pindah menjadi warga negara Singapura. 

Lebih lanjut, Silmy memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 1.000 orang per tahun. Padahal Indonesia tengah bersaing dengan negara lain untuk merebut orang-orang pintar. 

"Saya lupa kalau enggak 100, 1.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Bersaing kita rebut orang-orang hebat, pintar," katanya dalam Festival Gen Z 2023 by CentennialZ, Minggu (9/7/2023). 

Merespon hak tersebut, Komisi X DPR menyinggung perbedaan gaji antara di Tanah Air dengan Singapura. 

"Mereka khawatir ketika mereka sudah mendapatkan gelar S2 atau S3 atau berapa pun, pulang ke Indonesia dapat gajinya UMR itu," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kepada wartawan, Minggu (9/7/2023). 

Tak hanya itu, Dede sapaan akrabnya sering mendengarnya langsung dari mahasiswa yang berada di luar negeri. Untuk itu, Dede menyarankan harus ada kontrak di beasiswa agar mahasiswa usai menyelesaikan pendidikannya, diwajibkan balik ke Indonesia. 

"Kalau beasiswa LPDP misalnya, itu kami meminta agar harus ada kontrak kerja jadi bukan hanya sekedar melempar orang kuliah di luar," imbuh Dede. 

"Tapi disusul juga dengan kontrak kerja seandainya mereka lulus, mereka langsung ditempatkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan lembaga-lembaga negara," tambahnya. 

Mahasiswa RI di luar negeri butuh kepastian. Dede mencontohkan nantinya mahasiswa tersebut bisa bekerja di BUMN ataupun kementerian. 

"Butuh keseriusan dari pihak pemerintah karena selama ini beasiswa (yang) diberikan tapi tidak ada kontrak kerja," tutupnya.

(Hdr/Agm)