Main-main Akan Dikenakan Pajak Besar, Purbaya Investigasi KUR UMKM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diambil setelah muncul keluhan-keluhan dari sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merasa dipersulit dalam proses pengajuan KUR, terutama terkait persyaratan agunan.

Purbaya mengingatkan bahwa KUR adalah program pemerintah yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses permodalan untuk UMKM. Ia menilai adanya kewajiban agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta bertentangan dengan semangat awal program tersebut.

“KUR itu seharusnya tidak perlu agunan kalau pinjaman di bawah Rp100 juta. Kalau tetap dipersulit, berarti ada yang salah. Saya akan investigasi implementasinya,” tegas Purbaya di Jakarta, Rabu (5/11/2025) yang dikutip dari CNBC Indonesia.

Purbaya juga kembali menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas bagi lembaga keuangan yang diduga mempersulit penyaluran KUR, termasuk menaikkan pajak mereka.

“Kalau main-main, hati-hati saja ya. Saya sikat. Paling nanti pajaknya kita gedein, biar susah hidupnya,” ujarnya dengan nada tegas.

Menurutnya, praktik semacam ini justru merugikan pemerintah, karena pemerintah telah memberikan subsidi bunga sebesar 6 persen per tahun untuk mendukung kelancaran program KUR.

“Ini kan berarti enggak bertanggung jawab. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Mengapa mereka berhentikan? Saya rugi banyak. Pokoknya saya enggak mau rugi, nanti saya periksa itu,” ungkapnya. 

Meski demikian, Purbaya menyadari bahwa KUR bukan merupakan program langsung dari Kementerian Keuangan, melainkan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, karena dana KUR bersumber dari APBN, ia menilai wajar jika pihaknya turun tangan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.

“Kalau ada yang ribut, Bapak-Ibu jagain saya ya. Mereka bisa bilang saya ikut campur urusan kementerian lain. Tapi ini uang negara, uang yang saya kelola. Dan saya nggak lihat dampaknya ke UMKM,” ucapnya.

Purbaya berencana untuk berkoordinasi langsung dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membenahi penyaluran KUR. Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan nama UMKM demi mendapatkan akses kredit.

“UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia waktu krisis. Tapi setelah mereka bertahan, malah dilupakan. Jadi saya beresin nanti sama Menko,” ujarnya.

Sebagai langkah akhir, Purbaya menegaskan akan memberhentikan kucuran dana pemerintah termasuk subsidi bunga jika ada bank atau lembaga keuangan yang terbukti mempersulit akses KUR bagi UMKM.

“Kalau memang begitu, saya berhentiin uangnya. Subsidi saya berhentiin, biar aja,” tegasnya.

Langkah tegas Purbaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan UMKM, sekaligus memastikan penyaluran KUR berjalan adil dan tepat sasaran—tanpa praktik yang memberatkan pelaku usaha kecil.