Ahok Dorong Kejaksaan Usut Semua Pihak, Termasuk Jokowi, dalam Kasus Pertamina

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyampaikan pernyataan tegas dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Hadir sebagai saksi, Ahok mendorong jaksa penuntut umum (JPU) untuk berani mengusut seluruh pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Pernyataan tersebut muncul saat JPU mengonfirmasi keterangan Ahok terkait pencopotan dua mantan direksi anak perusahaan Pertamina, yakni Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan mantan Direktur PT Pertamina Patra Niaga Mas’ud Khamid. Alih-alih menguatkan dugaan pelanggaran, Ahok justru menilai kedua sosok tersebut sebagai figur yang berintegritas.

Menurut Ahok, Djoko dan Mas’ud memiliki komitmen kuat untuk membenahi tata kelola kilang dan distribusi energi. Ia menyebut, keduanya memilih kehilangan jabatan ketimbang menandatangani pengadaan yang dinilai bermasalah. Sikap tersebut, kata Ahok, mencerminkan integritas yang seharusnya dijaga dalam tubuh BUMN.

Ahok bahkan mengaku emosional saat mengetahui pencopotan dua direksi tersebut. Ia menilai keputusan itu mencederai prinsip meritokrasi yang semestinya menjadi fondasi pengelolaan perusahaan negara.

“Ketika dia dicopot saya pun mau nangis. Dia mengkritik sistem yang menurutnya tidak berbasis meritokrasi. Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang mau membenahi,” ujar Ahok dalam persidangan.

Lebih jauh, Ahok menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang transparan dan menyeluruh. Ia meminta kejaksaan tidak ragu memeriksa semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam persoalan ini, termasuk di level tertinggi pemerintahan.

“Kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik justru dicopot,” tegasnya.

Pernyataan Ahok tersebut menambah dinamika dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Pertamina, sekaligus memunculkan kembali perbincangan publik soal praktik meritokrasi, tata kelola BUMN, dan keberanian penegak hukum dalam mengusut kasus besar tanpa pandang bulu.