Presiden Prabowo Naikkan Gaji Hakim hingga 280 Persen

News — Presiden Prabowo Subianto, resmi mengumumkan kenaikan gaji seluruh hakim di Indonesia, dengan kenaikan tertinggi mencapai 280%.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara pengukuhan calon hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah mengetahui bahwa gaji hakim tak pernah naik selama 18 tahun terakhir.

“Begitu saya jadi Presiden, saya kaget. Saya tanya bagaimana kondisi hakim. Dijawab, ‘Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak terima kenaikan gaji,’” ujarnya.

Orang nomor satu RI itu menilai kondisi tersebut sangat ironis, mengingat para hakim seringkali harus menangani perkara bernilai triliunan rupiah.

Di sisi lain, dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa negara yang ingin stabil dan adil harus punya sistem hukum yang kuat. Menurutnya, hakim sebagai benteng terakhir keadilan, tidak boleh goyah oleh tekanan atau uang.

“Kita akan tegakkan hukum. Hakim harus kuat, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, dan harus cinta keadilan dan rakyat,” tegasnya.

Mantan Menhan itu juga menambahkan bahwa kenaikan gaji dilakukan berjenjang berdasarkan golongan, dan justru golongan terbawah alias hakim paling junior yang mendapat kenaikan tertinggi.
“Saya umumkan gaji hakim dinaikkan. Tertinggi 280 persen untuk yang paling junior,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat berseloroh soal anggaran negara. Ia mengaku sudah meminta Menteri Keuangan untuk segera mencarikan anggaran tambahan.

“Enaknya jadi presiden itu tinggal perintah-perintah. Yang pusing menterinya, terutama Menteri Keuangan,” ujarnya sambil tertawa.

Bahkan, ia menyatakan siap memangkas anggaran sektor lain demi menjamin sistem hukum yang adil.

“Kalau perlu, anggaran TNI dan Polri saya kurangi. Buat apa kita punya tentara dan polisi hebat, tapi koruptor malah lolos di pengadilan?” tanya dia.

Menurut Prabowo, Indonesia tak bisa maju jika sistem hukumnya lemah. Karena itu, kesejahteraan dan integritas hakim menjadi kunci utama.

“Indonesia harus berhasil lewat hukum yang adil dan tegas,” pungkasnya.

(Ayu/far)