The Indonesian Institute: Keterlambatan Status Darurat Nasional di Sumatera Bukti Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat dan Menutup Pintu Bantuan Internasional
Kamis, 11 Desember 2025
Pengunggah: Redaksi
Bencana di Sumatera hingga hari ini telah menelan 914 korban jiwa dan jumlah tersebut diprediksi terus bertambah. Situasi diperburuk oleh terbatasnya akses jalan, listrik, dan air bersih. Bantuan dari relawan pun kesulitan menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil, sementara kebutuhan dasar masyarakat semakin mendesak.
Menanggapi kondisi ini, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status darurat nasional. Menurutnya, keterlambatan ini berdampak langsung pada kelompok rentan. “Tanpa status darurat nasional, mekanisme perlindungan kelompok rentan tidak menjadi prioritas negara dan penanganan ya menjadi tidak optimal. Anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling terdampak. Ini bukan hanya soal banjir atau longsor, tetapi soal hak atas keselamatan dan layanan dasar bagi setiap warga negara,” tegas Felia.
Felia juga menyoroti bahwa tawaran bantuan dari komunitas internasional telah muncul, namun tertahan akibat belum adanya penetapan darurat nasional. “UEA sudah menyatakan siap memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera—namun semua itu menunggu lampu hijau dari pemerintah Indonesia. Keengganan menetapkan status darurat nasional sama saja dengan menutup pintu bantuan internasional di saat rakyat sangat membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Dalam konteks politik, Felia menilai keterlambatan ini tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan pemerintah menghindari konsekuensi politik dari penetapan darurat nasional. Status tersebut menuntut akuntabilitas lebih tinggi, audit penggunaan anggaran, serta pengakuan bahwa kapasitas negara tidak mampu mengatasi bencana dengan mekanisme biasa.
“Pemerintah tampak berhitung secara politik. Penetapan darurat nasional dianggap dapat memperlihatkan kelemahan institusional dan kegagalan mitigasi, sehingga keputusan ditunda meskipun kondisi lapangan menunjukkan urgensi,” jelasnya. Padahal, lanjut Felia, prioritas negara seharusnya adalah keselamatan warga, bukan stabilitas citra politik.
Lebih lanjut, Felia menegaskan bahwa lambatnya penetapan status ini menunjukkan kegagalan tata kelola pemerintahan dalam merespons situasi krisis. Praktik birokrasi yang lambat juga ikut memengaruhi efektivitas distribusi bantuan untuk para korban bencana karena harus melalui pemerintah. Sementara, pemerintah di daerah bencana juga ada yang sudah menyatakan ketidaksanggupannya.
“Ini bukan sekadar soal nomenklatur kebencanaan; ini soal kapasitas negara dan mindset pejabat publik dan political will dan komitmennya dalam merespons bencana besar, mengambil tindakan cepat, melakukan audit terbuka, dan bertanggung jawab atas kegagalan tata kelola. Pemerintah wajib menunjukkan sense of urgency yang sebanding dengan skala kerusakan dan penderitaan masyarakat,” tutupnya.
Penulis : Tiara De Silvanita
Editor : Tiara De Silvanita
Tags
Berita Populer
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Berita terkait
News - Ribuan pengemudi Ojek Online (Ojol) dari berbagai platform akan melakukan aksi mogok massal hari ini, Kami...
NewsKamis, 29 Agustus 2024
Proses hukum dalam kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bodong yang menyeret nama Olivia Nathania kem...
NewsSabtu, 07 Maret 2026
Kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo menandai babak baru untuk arah pariwisata di Indon...
NewsSelasa, 21 April 2026
News - Integritas kehakiman Indonesia menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, hal tersebut mencuat setelah putusa...
NewsKamis, 24 Oktober 2024
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam raksasa teknologi Meta. Kali ini, sekitar 8.000 karya...
NewsSelasa, 05 Mei 2026
News - Kesehatan baduta adalah aspek krusial yang membutuhkan perhatian penuh. Hal ini dikarenakan baduta meru...
NewsSenin, 11 Maret 2024
News — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kemacetan parah yang melumpuhkan kawasan Tanjung Prio...
NewsSabtu, 19 April 2025
News – Polisi tengah mengusut kasus prostitusi anak di bawah umur yang beroperasi di sebuah apartemen di kawasa...
NewsRabu, 05 Februari 2025
News - Aksi pembakaran oleh warga Israel terhadap markas The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) menua...
NewsJumat, 10 Mei 2024
News - Mantan Calon Legistlatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sofyan, harus menghadapi hukuman mati usai ...
NewsSelasa, 21 Januari 2025