Warga Geram! Sebut DPR Tak Etis, Soal Tunjangan 50 Juta untuk Anggota Dewan

Finance - Kebijakan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai kritik dari seluruh lapisan masyarakat.

Bagaimana tidak, banyak yang menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang lagi menurun.

Yaomi (27), warga Sumedang, mengaku heran dengan tunjangan yang diberikan terhadap para dewan.

"Banyak rakyat susah, harga kebutuhan naik, kok tunjangan rumah bisa segede itu? Rasanya jauh banget dari realitas masyarakat," katanya, Kamis (21/8/2025).

Nada serupa disampaikan Dira (25) asal Depok. Ia terang-terangan kesal saat mengetahui nominalnya.

"Jujur enggak banget. Gaji sebulan DPR bisa sama kayak gaji setahun pekerja biasa. Di saat rakyat disuruh hemat, mereka malah hidup mewah," ujarnya.

Candra (28), karyawan swasta dari Tangerang, melihat dana tersebut lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor lain.

"Mending buat guru honorer di daerah 3T, atau dipakai bangun akses jalan, fasilitas pendidikan, sampai layanan kesehatan gratis," katanya.

Kritik juga datang dari Desi (38), warga Citayam, yang menilai DPR terlalu sibuk memanjakan diri ketimbang memikirkan kinerja.

"Kalau mau tunjangan gede, buktikan dulu kerja nyata buat rakyat. Pajak kami dipakai, tapi hasilnya minim," tegasnya.

Muhamad Soleh (41), warga Jakarta Pusat, menilai gaji DPR sudah cukup besar sehingga tidak pantas mendapat tambahan fasilitas.

"Jangan nambah fasilitas terus, rakyat aja masih kesulitan. Ironi banget," ucapnya.

Meski dikritik, pimpinan DPR tetap menganggap tunjangan rumah Rp50 juta wajar. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut angka itu sudah melalui kajian.

"Itu sudah disesuaikan dengan harga sewa rumah di Jakarta. Tapi, kami tetap mendengar aspirasi publik," ujarnya di Kompleks Parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menambahkan, tunjangan tersebut muncul karena negara tak lagi menyediakan rumah dinas untuk anggota dewan.

"Kalau sewa rumah di kawasan Senayan, kisarannya memang Rp40 sampai Rp50 juta per bulan. Jadi menurut saya masuk akal," katanya.

Di sisi lain, publik masih mempertanyakan, di tengah rakyat yang kian sulit, apakah pantas wakil rakyat menikmati tunjangan yang lebih mirip kemewahan ketimbang kebutuhan kerja?

(Fai/Far)