Evaluasi Program MBG Mendesak di Tengah Klaim Kerugian Negara Triliunan Rupiah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia kini menghadapi sorotan serius. Studi internal yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap potensi kerugian negara akibat makanan terbuang dalam program tersebut dapat mencapai Rp 1,27 triliun setiap pekan dalam skenario maksimal.
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menyampaikan bahwa keresahan terhadap pelaksanaan MBG banyak disuarakan para orang tua. Ia menilai belum ada pengukuran komprehensif mengenai besaran kerugian akibat makanan yang tidak dikonsumsi siswa. CELIOS kemudian mencoba melakukan kalkulasi dengan pendekatan dua skenario.

Dalam skenario minimal, diperkirakan 62 juta porsi makanan terbuang setiap minggu dengan nilai kerugian sekitar Rp 622 miliar. Sementara pada skenario maksimal, jika tingkat penolakan lebih tinggi, potensi kerugian membengkak hingga Rp 1,27 triliun per minggu.

Penolakan makanan disebut dipicu sejumlah faktor, mulai dari rasa yang tidak sesuai selera anak, kebersihan yang dinilai kurang higienis, hingga kualitas gizi yang dianggap belum optimal. Jika persoalan ini benar terjadi secara masif, maka masalahnya bukan sekadar teknis di lapangan, melainkan menyangkut desain kebijakan, pengawasan mutu, serta efektivitas distribusi.

Besarnya angka potensi kerugian tersebut kontras dengan alokasi anggaran negara. Pada kuartal pertama tahun ini, pemerintah berencana menggelontorkan Rp 62 triliun dari APBN untuk program MBG. Tahun lalu, realisasi belanja sepanjang tahun mencapai Rp 51,5 triliun. Dengan skala anggaran sebesar itu, publik tentu menuntut akuntabilitas yang sepadan.

CELIOS juga menyoroti bahwa dalam skenario minimal, dana yang terbuang per bulan setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 15,5 juta jiwa selama satu bulan. Dalam skenario maksimal, jumlah tersebut setara dengan iuran bagi sekitar 31,6 juta jiwa. Perbandingan ini memperlihatkan besarnya peluang manfaat sosial yang hilang jika inefisiensi tidak segera dibenahi.

Atas temuan tersebut, CELIOS merekomendasikan moratorium sementara program MBG untuk melakukan reformasi total tata kelola dan distribusi, disertai audit transparan serta evaluasi menyeluruh. Langkah ini dinilai penting guna mencegah pemborosan anggaran yang lebih besar sekaligus memastikan tujuan peningkatan gizi anak tetap tercapai.

Program MBG pada dasarnya membawa misi sosial yang strategis. Namun, tanpa sistem pengawasan yang kuat dan respons cepat terhadap evaluasi, ambisi besar itu berisiko tersandung persoalan implementasi. Di tengah klaim potensi kerugian triliunan rupiah per minggu, evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik.