Orangtua Minta Evaluasi MBG Balita, Penghentian SPPG Jadi Alarm Pelaksanaan Program

Penghentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah akibat keterlambatan pencairan dana operasional membuka persoalan yang lebih besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan hanya distribusi makanan yang terhenti, tetapi juga mengemuka berbagai keluhan orangtua penerima manfaat mengenai kualitas menu, ketepatan sasaran, hingga pengawasan program.
Alih-alih kecewa, sebagian orangtua justru mengaku bersyukur penyaluran MBG untuk balita dihentikan sementara. Bagi mereka, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa program yang menghabiskan anggaran besar negara masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak.

April (28), warga Kabupaten Purworejo, menjadi salah satu orangtua yang merasakan langsung persoalan tersebut. Ia mengetahui penyaluran MBG sempat dihentikan karena kendala instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum akhirnya kembali terhenti akibat dana operasional SPPG yang belum cair.

Ibu dari bayi berusia 12 bulan itu mengaku tidak mempermasalahkan penghentian tersebut. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengevaluasi sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat guna.

"Kalaupun tidak dihentikan, sasaran penerimanya perlu dievaluasi. Mungkin lebih baik diberikan kepada anak yang terindikasi stunting atau berasal dari keluarga kurang mampu, tidak dipukul rata untuk semua," ujarnya.

Sebagai seorang dokter, April juga menilai menu MBG yang diterima anaknya belum sesuai dengan kebutuhan balita. Selama ini, makanan yang dibagikan lebih menyerupai menu untuk pelajar, seperti nasi, tumisan berbumbu kuat, hingga makanan berbahan dasar tepung. Bahkan, beberapa kali anaknya menerima susu kotak yang pada kemasannya tertulis tidak diperuntukkan bagi bayi di bawah usia 12 bulan.

Akibatnya, sebagian makanan tidak dikonsumsi dan justru menjadi pakan ternak. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan program untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak.

Keluhan serupa disampaikan Alfia (29), warga Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dua anak balitanya menerima MBG sejak April 2026. Namun, ketika mendapat kabar bahwa penyaluran dihentikan sementara, ia justru merasa lega.

Menurut Alfia, jadwal distribusi makanan yang dilakukan pada pagi hari tidak sesuai dengan kondisi keluarganya. Kedua anaknya dititipkan di tempat penitipan anak hingga sore sehingga makanan yang diterima sering kali sudah tidak layak konsumsi saat akan dimakan.

Selain persoalan distribusi, ia juga mempertanyakan komposisi menu yang beberapa kali berisi telur asin, makanan berbahan tepung, hingga telur rebus yang sudah basi ketika dibuka.

Alfia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema bantuan tunai apabila program tetap dilanjutkan. Menurutnya, bantuan senilai Rp15.000 per hari akan lebih fleksibel sehingga orangtua dapat membeli makanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi anak masing-masing.

Pengalaman tidak jauh berbeda dialami Fitri (25), warga Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ia mengatakan, makanan MBG lebih sering dikonsumsi dirinya atau suaminya karena banyak menu yang tidak sesuai untuk anak berusia satu tahun, seperti tumisan, aci goreng, maupun ayam goreng tepung.

Ia juga mengaku pernah menerima buah yang sudah busuk dalam paket MBG. Bahkan, SPPG yang melayani wilayahnya sempat dikenai sanksi penghentian operasional sementara akibat temuan makanan yang tidak layak konsumsi. Namun, menurutnya, kualitas layanan belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Meski demikian, tidak semua orangtua memiliki pengalaman yang sama. Abdul (32), warga Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, menilai menu MBG yang diterima anaknya relatif baik dan sesuai untuk balita berusia empat tahun. Kendati demikian, ia tetap menemukan beberapa menu berbahan tepung serta susu dengan kadar gula tinggi yang akhirnya tidak diberikan kepada anaknya.

Abdul berharap program MBG tetap dilanjutkan karena masih banyak anak yang antusias menunggu pembagian makanan setiap hari. Namun, ia menilai evaluasi terhadap kualitas menu dan pengawasan pelaksanaan harus menjadi prioritas agar tujuan program benar-benar tercapai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan ratusan SPPG berhenti beroperasi sementara akibat berbagai persoalan, mulai dari kendala IPAL, keterlambatan pencairan dana operasional, hingga ketidaksesuaian menu yang disalurkan.

Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah, Reza Mahendra, menjelaskan sekitar 400 unit SPPG sempat menghentikan operasional karena proses administrasi pencairan dana. Selain itu, sekitar 300 SPPG lainnya terdampak persoalan IPAL. Menurutnya, sebagian besar kendala tersebut kini telah diselesaikan sehingga banyak SPPG kembali beroperasi.

Reza juga menegaskan bahwa menu untuk balita dan pelajar seharusnya berbeda sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. Ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan makanan yang tidak sesuai maupun tidak layak konsumsi. BGN, kata dia, akan memberikan sanksi kepada SPPG yang terbukti melanggar ketentuan.

Terhentinya operasional SPPG memang dipicu persoalan administratif dan teknis. Namun, respons para orangtua menunjukkan persoalan yang lebih mendasar. Bagi mereka, evaluasi tidak hanya menyangkut kelancaran pencairan anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas menu sesuai kelompok usia, keamanan pangan, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara. Penghentian sementara ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari seberapa tepat manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang menjadi sasaran.