Usai Kementerian BUMN Bubar, Otorita Ungkap Nasib BUMN Tower di IKN

Nasib pembangunan BUMN Tower setinggi 778 meter di Ibu Kota Negara (IKN) kini diselimuti tanda tanya besar. Setelah Kementerian BUMN resmi dibubarkan dan berubah menjadi Badan Pengawas BUMN (BP BUMN), proyek raksasa yang sempat digadang-gadang akan menjadi simbol kejayaan dari korporasi negara itu tampak belum menemukan arah yang pasti. 

Proyek yang berawal dari gagasan sebagai “ikon baru” BUMN di jantung ibu kota masa depan Indonesia itu kini seperti kehilangan nahkoda. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) mengaku belum mendengar kabar terkait kelanjutan pembangunan menara super tinggi tersebut. 

Juru bicara Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Troy Pantouw menjelaskan bahwa rencana pembangunan BUMN Tower sepenuhnya adalah inisiatif Kementerian BUMN di masa lalu. Setelah adanya perubahan kelembagaan yang terjadi, OIKN belum menerima pembaruan informasi dari instansi terkait. 

“Proyek BUMN Tower merupakan kebijakan inisiatif dari Kementerian BUMN pada masanya. Saat ini, pihak kami tidak mendengar adanya kelanjutan pembangunan tersebut.” ungkap Troy pada Rabu (5/11) yang dikutip dari CNNIndonesia.com.

Gagasan pembangunan BUMN Tower pertama kali muncul pada bulan Juni 2024. Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi salah satu motor utama pembangunan di IKN. Rencana tersebut bahkan telah masuk ke dalam masterplan kawasan pusat bisnis dan pemerintahan yang disusun untuk memberikan cerminan modernitas dan kekuatan ekonomi nasional. 

Menara yang memiliki ketinggian 778 meter itu disebut akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Fungsinya tidak hanya untuk kantor pusat BUMN-BUMN besar, tetapi juga akan dilengkapi dengan area bisnis, ruang pertemuan, dan fasilitas publik yang modern.

BUMN Tower yang sejatinya dirancang sebagai simbol kolaborasi BUMN di era baru pemerintahan dan ekonomi digital. Dengan desain yang ambisius, proyek ini diharapkan menjadi landmark nasional yang menggambarkan “Indonesia yang siap melompat ke masa depan”.

Namun, setelah struktur kelembagaan berubah—di mana Kementerian BUMN diubah menjadi BP BUMN, proyek-proyek warisan kebijakan sebelumnya kini tengah ditinjau ulang. Fokus BP BUMN kini lebih diarahkan pada fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan negara, bukan lagi pada proyek fisik atau investasi besar. Perubahan fungsi inilah yang membuat nasib proyek BUMN Tower mengambang. Belum ada keterangan resmi apakah pembangunan menara tersebut akan dilanjutkan, dialihkan ke instansi lain, atau bahkan dibatalkan.

Bagi sebagian kalangan, rencana pembangunan menara setinggi hampir 800 meter itu dianggap terlalu ambisius. Di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebagai simbol kebanggaan nasional dan bukti kemampuan BUMN dalam menandingi ikon-ikon modern di negara lain.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara memang tengah menghadapi sejumlah penyesuaian kebijakan setelah restrukturisasi kelembagaan di berbagai kementerian. Beberapa proyek besar yang semula dirancang pada masa pemerintahan sebelumnya kini tengah dievaluasi kembali untuk menyesuaikan dengan arah pembangunan terkini.

OIKN sendiri berkomitmen untuk menjaga konsistensi pembangunan inti IKN, seperti infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, dan hunian ASN. Namun, proyek-proyek tambahan—termasuk BUMN Tower—masih perlu kajian mendalam agar sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang.

Kini, keberlanjutan BUMN Tower masih menjadi teka-teki di tengah transformasi kebijakan dan lembaga pemerintah. Apakah proyek ambisius ini akan bangkit kembali dengan wajah baru, atau justru berhenti sebagai rencana di atas kertas? Semuanya bergantung pada arah kebijakan pembangunan berikutnya.

Untuk saat ini, langit IKN mungkin belum akan dihiasi siluet menara 778 meter itu. Tapi di balik ketidakpastian tersebut, harapan untuk melihat simbol kolaborasi BUMN menjulang tinggi di ibu kota masa depan Indonesia masih belum benar-benar padam.