Sering Dianggap Boros, Pekerja Muda Jadikan Pinjaman Daring Modal Kerja dan Penyangga Ekonomi

Ela (bukan nama sebenernya) (28) memulai usaha kerajinan makrame di tahun 2020 dengan modal Rp50.000 dari mertuanya untuk membeli tali temali. Enam tahun kemudian, di ponselnya terpasang enam aplikasi pinjaman aktif dengan total tunggakan lebih dari Rp30 juta. Bagi sebagian pekerja muda, utang berbunga harian bukan alat untuk memuaskan gaya hidup, melainkan infrastruktur untuk tetap bisa bekerja dan bertahan hidup.

Sebagai pengrajin souvenir yang mengandalkan pesanan grosir, Ela berada dalam situasi klasik pengusaha mikro Indonesia, yaitu pemasukan fluktuatif. Ela menghasilkan rata-rata Rp5 juta di bulan baik, Rp1–2 juta di bulan sepi, sementara pembelian bahan baku harus dilakukan di muka, sebelum pembayaran pelanggan cair. Paylater menjadi jembatan cashflow yang mengizinkan dia menerima pesanan yang seharusnya menguntungka

"Kalau misalkan pesanan banyak sementara modal gak ada, aku harus pinjam uang untuk membeli barang-barangnya," Ela menjelaskan pola awal pemakaian Shopee Paylater-nya kepada Penulis, (21/07).

Sebagai pengrajin cenderamata yang mengandalkan pesanan grosir, Ela berada dalam situasi klasik pengusaha mikro Indonesia, yaitu pemasukan fluktuatif. Ela menghasilkan rata-rata Rp5 juta di bulan baik, Rp1–2 juta di bulan sepi, sementara pembelian bahan baku harus dilakukan di muka, sebelum pembayaran pelanggan cair. Paylater menjadi jembatan cashflow yang mengizinkan dia menerima pesanan yang seharusnya menguntungkan.

Titik balik yang dialami Ela bermula di tahun 2025. Setelah Shopee mengubah sistem pengiriman dari konter kecil ke gudang pusat, Ela memutuskan mengambil kredit motor untuk menjaga waktu operasional pengirimannya. Satu bulan setelah itu, tragedi keluarga membutuhkan pengeluaran mendadak yang besar.

"Aku gak punya dana darurat, tapi juga mau enggak mau harus beli motor karena jauhnya minta ampun untuk pakai sepeda," ungkapnya sambil mengeluh menjelaskan mengapa dua keputusan finansial besar bertemu di titik yang sama. 

"Kalau boleh disebutin, pemakaian paylater itu hanya untuk modal dan dana darurat. Kalau gaya hidup sih gak sama sekali."

Dalam satu tahun, tunggakan Ela membengkak dari Rp5 juta menjadi sekitar Rp30 juta. Aplikasi yang digunakan tumbuh dari satu menjadi enam, sebagian dari aplikasi legal, sebagian ilegal.

"Dari situlah mulai gali lubang tutup lubang. Itu karena pengen ngamanin nama baik di bank, barangkali nanti pengin pinjam uang untuk rumah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan bank. Aku khawatir jadi jelek namaku."

Ela memilih untuk mengambil hutang baru justru dengan tujuan melindungi diri dari konsekuensi sistem kredit nasional yang mencatat setiap keterlambatan sekecil apa pun. Sistem SLIK OJK yang dirancang untuk melindungi bank dari risiko kredit macet secara tidak langsung menciptakan tekanan yang mendorong debitur muda mencari pinjaman berbunga lebih tinggi demi menutupi pinjaman berbunga lebih rendah.

"Terakhir yang aku udah gak sanggup lagi itu sampai sekitar 16 juta-17 juta dalam satu bulan yang harus dibayar, termasuk biaya hidup lainnya. Boro-boro untuk nabung, untuk hidup aja mepet."

Otoritas Jasa Keuangan mencatat pengguna paylater di kalangan usia 26–35 tahun mencapai 43,9 persen, dengan pengeluaran terbesar untuk fashion (66,4 persen), perlengkapan rumah tangga (52,2 persen), dan elektronik (41 persen). 

Angka-angka ini kerap dikutip sebagai bukti bahwa Gen Z hidup di luar kemampuannya. Data tersebut dibaca dengan asumsi bahwa "fashion" dan "perlengkapan rumah tangga" adalah kategori konsumsi hedonis, bukan kebutuhan dasar. Padahal dalam kasus Ela, ketika Ia membeli tali dan bahan baku makrame untuk memenuhi pesanan cenderamata, transaksinya masuk dalam kategori yang sama dengan pembelian sepatu edisi terbatas, kenyataannya transaksi Ela dilakukan untuk usaha kecil yang Ia tekuni.

Data survei Jejak Pendapat (Jakpat) pada paruh kedua 2024. Terhadap 2.133 responden, 55 persen Gen Z pengguna paylater memakainya untuk kebutuhan mendesak, 32 persen untuk kebutuhan sehari-hari, dan 26 persen untuk membayar tagihan. Untuk pinjaman daring (pindar), angkanya lebih besar, 62 persen digunakan untuk kebutuhan mendesak dan 42 persen untuk kebutuhan sehari-hari.

Pola yang sama, meski dari berangkat dari titik yang berbeda, muncul pada Haidar (28), seorang karyawan tetap yang merangkap videografer dan editor lepas. Sejak 2020, di sela dua pekerjaannya itu, paylater menjadi penopang penting ekonominya.

"Awalnya saya pengin beli kamera, tapi dananya belum bulet, akhirnya pakai paylater untuk buat modal usaha," ungkap Haidar, mengenang awal pemakaiannya yang bersifat konsumtif melalui wawancara daring (22/07). 

Menurut Haidar daripada menabung satu-dua tahun untuk membeli kamera secara tunai, mencicil dan langsung memakai barang itu untuk mencari uang jauh lebih masuk akal. Solusi tersebut paling masuk akal ketika komponen krusial di kamera yang Ia pakai bekerja rusak, dengan harga mencapai Rp2,5 juta. Alih-alih menunda pekerjaan sampai punya uang tunai, Haidar mencicilnya dan tetap bisa memenuhi kebutuhan kerja, dengan tenor yang ia sesuaikan sendiri, dari hitungan bulan hingga lebih lama.

Namun pemasukannya jauh dari stabil, gaji pokok tetap, tapi proyek lepasnya naik-turun tajam, dari sekitar Rp8 juta di bulan sepi hingga lebih dari Rp20 juta di bulan ramai. Rentang itulah yang membuat cicilannya kerap melebihi pemasukan bulanannya sendiri. Bukan karena kurang disiplin, melainkan karena apa yang ia sebut "prediksi yang meleset": logika kerja proyek yang mengandalkan pembayaran klien yang belum tentu cair tepat waktu. Ia mengambil paylater untuk membeli peralatan kerja tambahan dengan asumsi tagihannya akan lunas begitu proyek yang sedang berjalan selesai dibayar. 

"Tapi ternyata begitu barangnya udah kebeli, project-nya belum deal, atau bayarnya nunggak," katanya.

Haidar mengaku sadar betul terhadap risiko yang ia tanggung setiap kali menekan cicilan. Selain risiko membeli barang dengan harga lebih mahal dari harga asli akibat bunga, risiko lain adalah data pribadi yang kerap diperjualbelikan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuannya dan risiko lain yang paling berat menurutnya adalah cara penagihan yang ia nilai tidak beretika dan dirancang untuk menekan psikologis peminjam.

"supaya yang berhutang tuh takut, gak bisa tidur, kepikiran, terus melakukan segala cara untuk menghalalkan segala cara buat bayar utang," keluh Haidar.

Kekhwatiran terhadap sistem penagihan ini yang membuat Ica (25), seorang asisten guru, berhati-hati ketika memakai paylater. Ica pertama kali mengunakan paylater pada Februari tahun ini, saat ia belum berstatus karyawan tetap dan sehari-hari mengandalkan penghasilan dari siaran langsung (live) di TikTok. Ia membeli ponsel seharga Rp1,8 juta, alat kerja yang ia butuhkan untuk terus siaran. 

"Itu pinjaman pertama dan mikir kayaknya itu bisa balik modal lagi," ungkapnya ketika diwawancara daring (22/07).

Limit yang Ia dapat saat itu Rp1,9 juta, pas-pasan dengan harga ponsel yang diincarnya. Ia sengaja memilih tenor satu bulan penuh, sebagai strategi sadar untuk menghindari bunga. Untuk melunasinya, ia mengaku harus "live terus-terusan" dan berhasil mengumpulkan Rp1,8 juta murni dari penghasilan siaran langsungnya dalam waktu dua minggu.

Meski perhitungannya matang, Ica mengaku sempat takut sebelum memutuskan memakai paylater.

"Karena itu kan duit, kita punya tanggung jawab untuk melunaskan tagihan tersebut. Kalau gak bisa bayar, itu bakal ditagih terus-terusan," katanya. 

Rasa takut itu ia redam dengan riset mandiri lewat TikTok, mempelajari mekanisme penagihan dan strategi membayar lebih awal. Ia memilih melunasi tiga hari sebelum jatuh tempo. 

"Kalau lebih awal jadi lebih aman, hidup jadi tenang, gak ngerasa ada beban lagi," katanya.

Ica bahkan menghitung tanggal transaksinya. Ia sengaja bertransaksi di "tanggal kembar", momen promosi e-commerce, untuk mendapat potongan tambahan berupa koin yang baru cair setelah barang diterima. Baginya, siasat kecil ini membuat pemakaian paylater terasa menguntungkan, bukan sekadar menutup kekurangan dana.

Ica sangat setuju dengan adanya paylater, alasannya selain akses peminjaman yang mudah, juga karena berhutang ke teman berisiko jadi bahan omongan, atau ke orang tua yang berujung dimarahi. 

"Itu salah satu pilihan yang oke, daripada kita pinjam ke teman jadi bahan omongan, atau ke orang tua yang responnya bisa kena marahnya," ungkapnya secara jujur.

Satu-satunya keluhan Ica bukan soal bunga atau tenor, melainkan soal limit. Ia berharap semua pengguna mendapat kesempatan limit besar yang setara, tanpa memandang status pekerjaan, sebab penilaian aplikasi menurutnya hanya bersandar pada angka pendapatan yang diisi sendiri oleh pengguna, tanpa verifikasi jenis pekerjaan. Saat mengajukan limitnya, Ica mengisi kolom pendapatan senilai Rp2,5 juta, meski penghasilannya kala itu berasal dari siaran langsung yang jumlahnya tidak pasti setiap harinya dan ia sendiri belum berstatus karyawan tetap.

Ironisnya, di penghujung wawancara, Ica menyimpulkan sendiri bahwa paylater semestinya hanya diperuntukkan bagi "orang yang bisa bertanggung jawab dan punya penghasilan tetap", sebuah syarat yang, belum sepenuhnya ia penuhi sendiri. Keberhasilannya melunasi tepat waktu bersandar pada kemampuannya menghasilkan uang dari siaran langsung dalam waktu singkat, bukan dari jaminan pekerjaan formal yang justru disyaratkan oleh sistem penilaian 

Ela, Haidar, dan Ica berdiri pada posisi ekonomi dan psikologis yang berbeda, namun ketiganya bersinggungan pada titik yang sama, yaitu keputusan memakai kredit konsumen berbunga ini ternyata lebih ditentukan oleh kemampuan masing-masing memprediksi arus kas jangka pendek dan caranya berdamai dengan risiko finansial maupun moral yang menyertainya.

Pola yang tergambar dari tiga kisah ini punya nama dalam riset kebijakan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yaitu "Yang Muda Yang Berhutang". Melalui wawancara dengan Peneliti ekonomi digital CELIOS, Dyah Ayu (31/07) menjelaskan fenomena di balik banyak kalangan muda mengakses pindar dan paylater. Menurut Dyah titik masuknya cukup sederhana secara struktural, dari temuan CELIOS lulusan baru butuh rata-rata sembilan bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Di rentang waktu itulah banyak anak muda mulai mengakses pindar sejak usia 20-an. 

"Kalau pinjaman ke bank formal itu butuh agunan, sedangkan untuk pinjaman daring, mereka mudah. Cukup butuh KTP atau mengisikan kontak mereka secara online," katanya.

Dyah mengakui pinjaman semacam ini memang bergeser ke sifat konsumtif, bahkan sudah lebih dari 60 persen. Tapi definisi "konsumtif" menurutnya jauh dari citra hedonis yang lekat dengan Gen Z. 

"Konsumtif itu ke mana arah uangnya? misalnya untuk biaya sekolah anak, bayar kontrakan, atau sekadar untuk membiayai makan sehari-hari," katanya, mempertegas apa yang sudah terlihat dari kasus Ela, Haidar, dan Ica.

Soal label anak muda tidak melek finansial, sikap CELIOS justru berbanding terbalik. Kalangan literasi finansialnya lebih terjaga dan mapan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. 

“Mereka paham harus menabung berapa, investasi berapa, dan paham risikonya. Masalahnya, kesadaran risiko itu tidak menghilangkan keharusan struktural untuk tetap mengambil risiko itu.” ungkap Dyah.

Dyah menyebut kenaikan gaji rata-rata berada di kisaran 2,20 persen per tahun, sementara inflasi bisa mencapai 2,61 persen, dengan lonjakan paling terasa pada harga pangan dan energi akibat konflik Selat Hormuz. Lebih lanjut Ia menjelaskan akar defisit arus kas pekerja muda Indonesia sederhana, penerimaan dan upah nilainya lebih rendah dibanding kenaikan inflasi, sementara kebutuhan pokok seperti sewa, transportasi, internet, dan pendidikan terus menekan. Pekerja informal, yang jumlahnya lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia, menanggung beban ganda karena tidak memiliki gaji bulanan tetap maupun BPJS yang dibayarkan perusahaan, menjadi double burden.

Menurut data yang diolah CELIOS berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2024 bahwa lebih dari 30 persen pekerja Indonesia dibayar di bawah upah minimum regional, sebagian bahkan bekerja lebih dari 48 jam seminggu dengan upah yang tetap di bawah UMR. Menurutnya, ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja berkualitas dan akses kredit yang layak berakar dari alokasi APBN yang justru melebar ke program-program populer, alih-alih pembenahan struktural.

Dyah menyebut akselerasi kredit digital ini sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia membuka akses bagi masyarakat tanpa agunan untuk kebutuhan produktif. Di sisi lain, pemakaian yang terus-menerus untuk konsumsi bisa menjebak peminjam berpindah dari satu bunga pinjaman ke bunga pinjaman lain, pola yang menurutnya bukan hal baru karena sejak dulu sudah ada rentenir keliling. 

"Sebenarnya kesalahannya itu bukan ada di penyedia pindar, tapi di pemerintah. Alasan utama masyarakat lari ke pindar juga karena biaya kehidupan terutama biaya pendidikan yang tinggi, yang justru mendapat alokasi APBN paling rendah dibanding negara lain" katanya menegaskan sumber masalahnya bukan pada aplikasi pinjamannya. 

Konsekuensi jangka panjangnya, muncul ketika peminjam mengajukan kredit formal seperti KPR atau kredit kendaraan di kemudian hari. Riwayat pindar dari banyak aplikasi sekaligus akan tercatat dalam BI checking, dan justru membuat syarat pengajuan kredit produktif itu jauh lebih ketat dibanding syarat pindar yang mereka ambil sebelumnya.

Rekomendasi CELIOS soal pindar pada akhirnya tidak diarahkan ke aplikasi atau pemberi pinjaman, tapi ke pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada. CELIOS mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih presisi menyasar desil satu sampai dengan empat, dan disalurkan langsung ke keluarga tanpa melalui pemerintah desa untuk menutup celah kebocoran, ketimbang terus memperluas anggaran ke program-program populis yang menurutnya belum tentu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Kembali pada cita-cita Ela, Haidar dan Ica yang sebenarnya sederhana, mereka memakai Paylater bukan untuk membeli mobil, atau gaya hidup mewah. Namun, untuk mencapai kehidupan yang layak melalui usaha yang mereka sedang tekuni, yang barangkali dari situ Ia bisa membeli rumah. 

Pindar tidak seharusnya ada untuk membuka pintu ke jerat utang, tapi keberadaan pindar seharusnya sebagai infrastruktur lain yang mengurus keadaan darurat pekerja muda. Yang salah bukan keberadaannya, melainkan kebijakan dari sistem itu sendiri, dengan adanya bunga tinggi yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan penyedia, tenor pendek yang tidak mempertimbangkan siklus pemasukan penerima, dan penagihan yang berubah menjadi teror yang tersistematis.

__________
Liputan ini merupakan bagian dari program Maybank Journalist Fellowship 2026 oleh Indonesian Institute of Journalism (IIJ) yang didukung oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.