200 Hari Kerja Prabowo-Gibran, TII: Partisipasi Publik Sangat Rendah

News – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menginjak usia 200 hari pada Rabu, 7 Mei 2025. Di momen ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), merilis laporan evaluatif berjudul "Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih", yang menyoroti performa para menteri melalui lima indikator utama.

Laporan tersebut menempatkan komunikasi publik di posisi teratas dengan skor 77,6%, diikuti capaian kerja (60,9%), kolaborasi (55,7%), konsistensi kebijakan (44,7%), dan yang terendah, yakni partisipasi publik dengan skor 42,7%.

Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar, menegaskan bahwa meskipun komunikasi publik tampak unggul secara angka, kualitas di dalamnya masih menyimpan banyak catatan penting.

“Respons cepat terhadap isu dan keterampilan komunikasi belum maksimal. Yang menonjol justru pemanfaatan platform sosial media,” ujarnya dalam pemaparan resmi.

Namun, sorotan tajam justru datang dari indikator partisipasi publik yang menjadi nilai terendah. Adinda menyebut adanya gejala politik yang terlalu sentralistik dan transaksional.

“Jabatan banyak diisi atas dasar akomodasi politik. Hal ini mengaburkan ruang bagi partisipasi publik yang inklusif dan bermakna,” tegasnya.

Lebih lanjut, TII mendorong agar pemerintahan Prabowo-Gibran berani membuka akses pelaporan capaian kinerja kepada masyarakat.

Tujuannya jelas untuk publik agar dapat mengukur efektivitas kebijakan secara objektif dan akuntabel, sebagai bentuk transparansi yang dijanjikan sejak awal masa jabatan.

“Pemerintah perlu menetapkan isu prioritas nasional secara terbuka, menyampaikan roadmap kerja jangka pendek (6–12 bulan), dan menyamakan orientasi kebijakan antara publik dan aktor pemerintahan,” lanjut Adinda.

Evaluasi berkala terhadap kinerja menteri pun dinilai penting, dengan indikator yang jelas dan transparan, termasuk kapasitas profesional, urgensi peran, serta kepatuhan terhadap prinsip good governance.

TII juga menekankan bahwa mekanisme partisipasi publik tak bisa hanya formalitas. Harus ada ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan ide secara nyata,  serta tindak lanjut yang efektif.

“Ini bukan sekadar evaluasi. Ini adalah ajakan agar pemerintah bergerak lebih progresif, menjawab tantangan tata kelola yang selama ini tertunda, dan membangun kebijakan berbasis data yang benar-benar melibatkan rakyat,” tutup Adinda.

(Lov/Far)