Gaji Petugas Program MBG Tersendat, Apa yang Terjadi?

Di balik ambisi besar pemerintah dalam menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul suara-suara kecil dari lapangan. Keluhan soal gaji yang tak kunjung cair ramai bermunculan di kolom komentar media sosial Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN akhirnya angkat bicara terkait kabar keterlambatan pembayaran gaji sejumlah petugas yang terlibat dalam program MBG. Lembaga ini menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan masalah teknis administratif yang tengah diselesaikan. 

Berdasarkan penjelasan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN,) Nanik Sudaryati Deyang, hambatan terjadi karena besarnya jumlah petugas yang terlibat di lapangan. Program MBG mencakup sekitar 30.000 petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta sejumlah Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Besarnya volume data membuat proses verifikasi dan sinkronisasi administrasi memerlukan waktu lebih lama.

“Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini akan segera tuntas,” ujar Nanik, pada hari Selasa (11/11/2025) yang dikutip dari detik.com. 

Nanik menjelaskan lebih jauh bahwa keterlambatan yang terjadi terutama dialami oleh  SPPI Batch III yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta sebagian petugas Akuntan dan Ahli Gizi. Sementara itu, SPPI Batch I dan II yang telah berstatus Pegawai PPPK tidak mengalami kendala pembayaran.

Meski demikian, BGN memastikan seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Gaji yang tertunda akan dirapel dan diprioritaskan selesai dalam pekan ini.

“Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya,” kata Nanik.

Dalam mempercepat proses penyelesaian, BGN telah menunjuk kedeputian terkait sebagai leading sector penggajian dan menginstruksikan seluruh unit teknis—termasuk Kepala Biro Umum dan Keuangan serta PPSPM untuk bisa lebih memperkuat koordinasi secara terstruktur.

“Kami mengawal penuh setiap tahapan. Kami ingin memastikan seluruh petugas (SPPI, AG, dan AK) mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari,” tegasnya.

Di sisi lain, akun Instagram resmi BGN sempat dibanjiri keluhan dari para petugas MBG. Banyak di antara mereka mengaku baru menerima pembayaran dua kali, padahal dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) disebutkan bahwa gaji akan dibayarkan setiap awal bulan.

Kendati demikian, BGN berkomitmen untuk bisa menuntaskan kendala ini secepat mungkin agar kepercayaan publik dan semangat petugas di lapangan tetap terjaga. Program makan bergizi gratis (MBG) sendiri merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak di seluruh Indonesia.