RUU Disinformasi dan Propaganda Asing Dinilai Rawan Jadi Instrumen Kontrol Informasi
Jumat, 23 Januari 2026
Pengunggah: Redaksi
Jakarta, 19 Januari 2026 — Wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing kembali muncul ke ruang publik. Padahal, regulasi tersebut tidak pernah dibahas secara eksplisit dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kemunculannya kembali memantik tanda tanya, terutama terkait urgensi dan relevansinya di tengah keberadaan sejumlah regulasi lain yang dinilai telah mengatur isu serupa.
Pemerintah beralasan ancaman propaganda asing di tengah dinamika geopolitik global menjadi dasar penting untuk tetap mengkaji RUU tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa negara perlu memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menghadapi operasi informasi lintas negara yang kian masif dan kompleks.
Namun, kekhawatiran justru datang dari kalangan peneliti kebijakan publik. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, menilai bahwa meski kekhawatiran pemerintah tidak sepenuhnya keliru, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek keamanan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Pendekatan kebijakan yang terlalu menekankan aspek keamanan berisiko menggeser fokus dari perlindungan publik menuju kontrol negara atas ruang informasi,” ujar Felia. Menurutnya, tanpa batasan yang jelas, regulasi semacam ini berpeluang memperluas kewenangan negara dalam mengatur, membatasi, bahkan mengawasi ekspresi warga negara.
Felia juga menekankan pentingnya perumusan definisi disinformasi dan propaganda asing yang ketat dan presisi. Tanpa kejelasan tersebut, RUU ini berisiko tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, sekaligus membuka ruang multitafsir dalam implementasinya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketahanan informasi tidak semata-mata dibangun melalui regulasi yang represif. “Ketahanan informasi sejati justru bertumpu pada ekosistem informasi yang sehat—jurnalisme yang kredibel, platform digital yang transparan, serta partisipasi publik yang konstruktif, di mana masyarakat memiliki kapasitas literasi digital dan berpikir kritis,” jelasnya.
Dalam pandangannya, kebijakan penanggulangan disinformasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang mengendalikan arus informasi. Negara, kata Felia, juga perlu memastikan upaya penguatan daya tahan masyarakat terhadap informasi menyesatkan, sekaligus menjamin penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam isu perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap manipulasi informasi lintas negara, pembahasan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing pun menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menyeimbangkan keamanan nasional dan kebebasan sipil. Pertanyaannya bukan sekadar soal melawan propaganda asing, melainkan sejauh mana negara mampu menjaga ruang informasi tetap aman tanpa mengorbankan hak-hak warga negaranya.
Penulis : Radhwa Larasati Tetuko
Editor : Tiara De Silvanita
Tags
Berita Populer
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Berita terkait
News - investasi bodong kembali memakan korban setelah berhasil menipu kalangan pejabat, staf sampai warga di Kot...
NewsMinggu, 10 September 2023
Kasus dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa sekolah dasar di Duren Sawit, Jakarta Timur, membuka celah seri...
NewsSenin, 06 April 2026
News - Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat negara yang terliba...
NewsSenin, 01 Juli 2024
News — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjalankan tugas pemerintahan sementara, menginisi...
NewsSenin, 11 November 2024
News – Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, resmi didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh P...
NewsSelasa, 23 September 2025
News - Sebuah insiden tragis terjadi pada malam Natal di Paris. Bruno Rejony, seorang masinis kereta cepat TGV ya...
NewsSelasa, 31 Desember 2024
News — Bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama enam hari sepekan jadi standar tak tertulis di industri ...
NewsRabu, 04 Juni 2025
News - Riza Chalid, tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (2018–2023...
NewsSenin, 21 Juli 2025
News - Niat hati ingin healing setelah menempuh ujian sekolah dengan pergi berwisata, namun hal tersebut menjad...
NewsRabu, 22 Mei 2024
News - Serangan drone Ukraina menghantam kilang minyak di Andreapol, Rusia, pada Rabu (29/1/2025).Sebagaimana dik...
NewsKamis, 30 Januari 2025