Satu Tahun Prabowo - Gibran: Harapan yang Belum Terbayar Tuntas

Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan. Di tengah janji besar untuk menghadirkan perubahan, justru muncul hasil evaluasi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menunjukkan kenyataan jauh dari harapan. Dalam laporan yang bertajuk “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran,” CELIOS memberikan gambaran bagaimana respon serta penilaian publik dan para ahli terhadap kinerja kabinet selama setahun terakhir - dan hasilnya yang tidak menggembirakan.

Dari hasil survei yang dikutip dari CELIOS, 77% responden menilai kinerja kabinet buruk atau sangat buruk dengan nilai rata-rata 3 dari 10. Presiden Prabowo mendapatkan nilai 3, sedangkan wakilnya, Gibran mendapatkan nilai yang lebih rendah yaitu 2 dari 10. Jika pada 100 hari pertama pemerintahan publik masih memberikan ruang optimisme, kini persepsi itu menurun dengan sangat tajam. Lebih dari separuh masyarakat juga menilai janji politik belum terpenuhi dengan sempurna, hanya 1% yang menilai capaian pemerintahan berjalan sesuai ekspektasi.

Evaluasi yang dilakukan oleh CELIOS menyoroti enam aspek penting dalam pemerintahan, semuanya mendapat penilaian negatif. 

• Capaian program: 72% menilai buruk
• Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik: 80% menilai buruk
• Kualitas kepemimpinan: 64% menilai buruk
• Tata kelola anggaran: 81% menilai buruk
• Komunikasi kebijakan: 91% menilai buruk
• Penegakan hukum: 75% menilai buruk

Rendahnya kepercayaan dari publik menunjukkan jurang antara narasi politik dan realitas lapangan yang semakin lebar. 

Meski banyak mendapatkan kritikan dari publik, beberapa menteri lainnya masih mendapatkan apresiasi dari publik dan pakar. Salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur) yang menduduki posisi tertinggi dengan skor 1.042 dari publik, disusul Nasaruddin Umar (Menteri Agama) dan Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah). 

Sebaliknya, daftar menteri yang memiliki kinerja terburuk didominasi dari sektor ekonomi dan energi. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) menempati posisi terbawah dengan skor -1320, disusul dengan Dadan Hindayana (Kepala BGN) dan Natalius Pigai (Menteri HAM). Salah satu penyebab yang menjadi sorotan tajam dari publik saat ini yaitu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah.

Dari aspek ekonomi, sebanyak 27% masyarakat mengaku kondisi keuangan keluarga lebih buruk dari tahun lalu, sementara 45% merasa stagnan. Sebagian besar masyarakat juga menyebut program pemerintah tidak memberikan dampak secara nyata - bahkan 84% merasa beban pajak dan pungutan terlalu berat. Kebijakan terkait ketenagakerjaan juga dinilai gagal dalam menjawab persoalan pengangguran. Pemutusan hubungan kerja masih marak, dan lapangan kerja formal semakin terbatas. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan,  CELIOS menemukan indikasi penyempitan dalam ruang demokrasi. Sebanyak 28% publik memberikan penilaian terhadap kebebasan sipil yang tidak terlindungi, dan 63% menilai gaya kepemimpinan Prabowo-Gibran bercorak militeristik. Pendekatan keamanan yang menonjol dalam penanganan kritik dan aksi massa menimbulkan kesan bahwa negara lebih memilih kontrol daripada dialog. Sementara itu, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) belum mendapatkan legitimasi publik yang kuat - hanya 44% mendukung dan 43% menolak, karena dinilai boros dan elitis. 

Dilihat dari aspek lingkungan, 37% publik menilai pemerintah masih kurang dalam memperhatikan perubahan iklim, bahkan 11% menilai tidak peduli sama sekali. Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan menjadi yang terburuk di sektor ini, memperlihatkan bahwa agenda hijau masih sangat tertinggal jauh di belakang ambisi industrialisasi. 

Hasil evaluasi ini bukan serangan terhadap politik, melainkan menjadi pengingat bahwa kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Pemerintah yang kuat bukanlah yang menolak kritik, tapi yang berani membuka ruang evaluasi. Satu tahun berlalu, rapor pemerintahan Prabowo-Gibran masih berwarna merah. Namun, masih ada waktu untuk memperbaiki, mendengar rakyat, dan mengembalikan harapan yang dulu dijanjikan di panggung kampanye.