Komitmen Timses Capres dan Cawapres Terhadap Eliminasi TBC 2030

Kesehatan - Stop TB Partnership Indonesia (STPI) mengadakan dialog publik bersama tim sukses capres dan cawapres dengan tema “Estafet Akhir Menuju Eliminasi TBC 2030”.

STPI merupakan Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis (TBC) Indonesia yang meyakini bahwa eliminasi TBC akan tercapai apabila dilandasi dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam hal tersebut, STPI memprakarsai upaya advokasi lintas sektor untuk kebijakan TBC nasional, membangun model tata kelola penanganan TBC lintas sektor di kabupaten dan desa, serta mengkampanyekan isu TBC di media sosial dan media massa.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Thamrin Nine Ballroom, Rabu (31/01/2024), dihadiri 78 peserta offline, 8.376 peserta online, serta 85 undangan yang hadir secara langsung.

Kegiatan ini dibuka dengan penyampaian cerita monolog oleh Farah Diba, penyintas TBC XDR yang harus minum 15 butir obat setiap hari selama 3 tahun, bahkan sampai harus menunda pendidikannya sebagai dokter.

Dirinya juga menyampaikan mengenai harapannya terhadap para calon pemimpin Ibu Pertiwi dalam eliminasi TBC sebagai pemantik dari acara tersebut.

“Saya berharap acara ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi ketika kita keluar dari pintu ruangan ini, kita memiliki solusi, untuk hal pilu yang sebenarnya bisa dicegah dan dilanjutkan oleh para pemimpin selanjutnya.” Ucapnya.

Sesi selanjutnya disampaikannya materi mengenai TBCf oleh beberapa narasumber dari berbagai sektor. Penyampaian materi dimulai dengan membahas peluang eliminasi TBC dan strategi akselerasi melalui inovasi upaya penanggulangan TBC oleh Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K).

Dirinya menyampaikan bahwa terdapat kemajuan teknologi di bidang TBC, dimana dalam kasus TBC Sensitif Obat pengobatan dipersingkat dari 6 menjadi 4 bulan, sedangkan pada TBC-RO dari 18 menjadi 6 bulan saja.

“Kalau terpilih (sebagai presiden dan wakil presiden) harus dianggarkan lebih banyak dari APBN kita dan jangan tergantung dari donor luar negeri. Kita harus on the track jalur yang benar dalam eliminasi TBC 2030.” pesannya dalam sesi pertama tersebut.

Lebih lanjut, terdapat penyampaian oleh Khairul Anas perwakilan dari Perhimpunan Organisasi Pasien TBC (POP TB) Indonesia yang mengangkat isu stigma dan diskriminasi serta peran komunitas terdampak dalam upaya penanggulangan TBC.

Menurutnya, perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan komunitas seperti membentuk satgas untuk menangani stigma dan diskriminasi yang berkolaborasi dengan K/L terkait sehingga pasien menerima haknya kembali sesuai Mandat Perpres No.67 Tahun 2021.

“Semoga yang sudah berjalan bisa dilanjutkan dan diperbaiki dengan inovasi-inovasi unggulan,” tambahnya.

Kemudian, terdapat peneliti dr. Ahmad Fuady, M.Sc., PhD yang membahas dampak ekonomi dan perlindungan sosial bagi orang terdampak TBC. Dirinya menjelaskan bahwa dalam penelitian sebelumnya ditemukan sebanyak sepertiga pasien TBC kehilangan pekerjaan dan mengalami biaya katastropik.

Menurutnya, “Hal ini berdampak pada kepatuhan berobat yang harus mereka jalani. Oleh karena itu, beyond health sector harus dipikirkan terkait protection, nutrition, psychologist dan tempat tinggal yang layak huni,”

Sesi ini ditutup oleh dr. Nurul Nadia H.W Luntungan, M.PH selaku Ketua Pengurus Yayasan STPI yang menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi multi stakeholder dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia.

“TBC bukan hanya masalah sektor kesehatan. Siapapun pemimpinnya, harus memastikan komunitas terlibat agar Orang dengan TBC harus dipastikan mendapatkan social protection.” Ucapnya.

Selanjutnya, diadakan sesi utama yaitu diskusi mengenai tanggapan dari ketiga tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden mengenai materi yang disampaikan sebelumnya.

Diawali dengan tanggapan dari capres dan cawapres AMIN yang menjelaskan bahwa dalam visi misinya mereka mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan, public interest, dan data.

Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan mengenai sistem kolaborasinya yang berfokus pada upaya promotif, preventif, dan memberikan perhatian lebih kepada tenaga kesehatan juga perlindungan terhadap penyintas yang non nakes, baik dalam dampak sosial maupun ekonomi yang dialaminya.  

Pasangan nomor urut 1 ini juga menjelaskan terkait bahasa kolaborasi yang ditawarkan yaitu co-creation mengambil kebijakan dari pendapat yang muncul. Kemudian, crowdsourcing yang mendorong partisipasi warga untuk tidak akan dikriminalisasi.

Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Dewan Pakar Kesehatan Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran, dr. Benyamin P. Oktavianus, Sp.P, yang membahas mengenai pembentukan Badan Pemberantasan TB Nasional.

(Tcn/Tcn)