Bareskrim Polri Ungkap Modus Baru Penyalahgunaan BBM Subsidi, Pola Distribusi Disorot

Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi kembali menguak persoalan klasik: celah distribusi yang terus dimanfaatkan dengan cara-cara baru. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap beragam modus yang menunjukkan bahwa praktik ilegal ini tidak lagi sekadar tindakan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi pola terorganisir.
Salah satu modus yang mencuat adalah praktik yang dikenal sebagai “helikopter” atau “ngoret”. Dalam skema ini, pelaku membeli solar subsidi secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan kendaraan yang sama, lalu menimbunnya untuk dijual kembali ke sektor industri. Pola ini memperlihatkan adanya eksploitasi sistem distribusi yang belum sepenuhnya mampu mengontrol frekuensi dan volume pembelian secara efektif.

Tak berhenti di situ, pelaku juga memanfaatkan kelemahan sistem digital dengan menggunakan pelat nomor palsu untuk mengelabui barcode pengawasan. Dengan mengganti identitas kendaraan, satu unit dapat mengakses kuota BBM subsidi berkali-kali. Modus ini mengindikasikan bahwa digitalisasi distribusi BBM masih memiliki celah serius, terutama dalam verifikasi data kendaraan.

Lebih kompleks lagi, ditemukan truk yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas besar untuk menyedot BBM dalam jumlah signifikan dalam sekali pengisian. Bahkan, praktik ini kerap melibatkan kerja sama dengan oknum petugas SPBU, yang membuka pertanyaan mengenai integritas pengawasan di level operasional.

Di sisi lain, penyalahgunaan LPG subsidi juga menunjukkan pola serupa. Gas dari tabung 3 kg dipindahkan ke tabung nonsubsidi berukuran lebih besar, lalu dijual ke sektor komersial seperti restoran dan hotel. Fenomena ini marak di wilayah penyangga ibu kota, yang memiliki akses distribusi strategis sekaligus permintaan tinggi.

Data pengungkapan dalam kurun 13 hari terakhir memperlihatkan skala persoalan yang tidak kecil. Dengan 223 laporan polisi dan 330 tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai Rp243 miliar. Angka ini bukan hanya mencerminkan kerugian finansial, tetapi juga kegagalan distribusi subsidi tepat sasaran.

Langkah Bareskrim menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana menjadi sinyal bahwa penindakan tidak lagi berhenti pada pelaku lapangan. Pendekatan ini penting untuk membongkar jejaring yang lebih besar, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor-aktor dengan kapasitas modal dan akses distribusi yang kuat.

Namun demikian, penegakan hukum saja tidak cukup. Tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi akar masalah yang terus memicu praktik ilegal. Selama selisih harga tetap lebar, insentif ekonomi bagi pelaku akan selalu ada.

Karena itu, pengawasan distribusi perlu diperkuat secara sistemik, bukan hanya represif. Integrasi data kendaraan, penguatan sistem barcode, serta transparansi distribusi hingga ke level SPBU menjadi langkah yang mendesak. Tanpa pembenahan menyeluruh, modus baru akan terus bermunculan, mengikuti celah yang belum tertutup.

Pada akhirnya, keberhasilan menekan penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pelaku ditangkap, tetapi juga seberapa efektif negara menutup ruang bagi praktik tersebut sejak dari hulu distribusi.