Saat Krisis Iklim Dianggap Biasa, Siapa yang Sebenarnya “Sinting”?

Diskusi publik bertajuk “Hari Raya Perlawanan: Indonesia Harus Di Reset—Iklim Genting, Negara Sinting, Perubahan Penting” oleh Extinction Rebellion Indonesia (XR Indonesia) digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (24/4). Forum ini menghadirkan Yusuf Priambodo, penulis buku Reset Indonesia, serta Sekar Banjaran Aji dari Greenpeace Indonesia, sebagai upaya membuka ruang kritik dan kesadaran kolektif atas krisis iklim yang kian memburuk di tengah kebijakan negara yang dinilai abai. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan mengulas persoalan iklim yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik, ekonomi, dan tata kelola negara.
Krisis iklim di Indonesia tidak lagi berada dalam ranah peringatan ilmiah atau prediksi jangka panjang. Ia telah menjelma menjadi realitas sosial yang konkret—menggerus ruang hidup, mengubah pola ekonomi lokal, dan memperlebar jurang ketimpangan. Namun yang mengkhawatirkan bukan hanya laju krisis itu sendiri, melainkan bagaimana negara meresponsnya: lamban, parsial, dan dalam banyak kasus justru kontradiktif.

Dalam pemaparannya, Yusuf Priambodo secara tegas mengkritik arah pembangunan nasional yang dinilai masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

“Kita ini seperti sedang membangun kemajuan di atas fondasi yang rapuh. Alam kita dieksploitasi habis-habisan, tapi kerusakan yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar diperhitungkan sebagai biaya pembangunan. Ini yang saya sebut sebagai ilusi kemajuan.” ujar Yusuf Priambodo.

Menurutnya, tanpa keberanian untuk mengubah paradigma tersebut, krisis ekologis akan terus direproduksi oleh kebijakan itu sendiri.

“Reset Indonesia bukan soal mengganti orang atau kebijakan semata, tapi mengubah cara berpikir kita tentang pembangunan—apakah kita mau terus mengejar pertumbuhan, atau mulai memprioritaskan keberlanjutan hidup.” tambahnya.

Kebakaran hutan yang terus berulang di Sumatera dan Kalimantan tidak bisa lagi disederhanakan sebagai “musim kering ekstrem”. Begitu pula banjir yang semakin sering melumpuhkan Jakarta dan kota-kota lain bukan sekadar anomali cuaca. Ada pola kerusakan ekologis yang dibiarkan, bahkan difasilitasi oleh kebijakan yang menempatkan eksploitasi di atas keberlanjutan.

Sementara itu, Sekar Banjaran Aji menyoroti ketimpangan dampak krisis iklim yang semakin tajam. Ia menegaskan bahwa kelompok rentan justru menjadi pihak yang paling menanggung beban.

“Masyarakat adat, petani, nelayan—mereka ini yang paling sedikit kontribusinya terhadap krisis, tapi paling duluan merasakan dampaknya. Mereka kehilangan ruang hidup, kehilangan sumber penghidupan, tapi suaranya seringkali tidak dianggap dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Ia juga mengkritik pendekatan negara yang cenderung elitis,

“Selama masyarakat hanya dijadikan objek, bukan subjek, maka kebijakan iklim tidak akan pernah benar-benar adil.”

Ironisnya, kelompok yang paling terdampak justru mereka yang paling kecil kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan—petani, nelayan, dan masyarakat adat. Mereka kehilangan tanah, sumber penghidupan, dan akses terhadap ruang hidup yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka. Di sisi lain, aktor dengan kekuatan modal dan politik tetap memiliki ruang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan legitimasi hukum.

Dalam situasi tersebut, jargon demokrasi seperti “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” terdengar semakin hampa. Relasi antara negara dan warga tampak bergeser—dari yang seharusnya melindungi, menjadi mengatur tanpa partisipasi berarti. Kebijakan lingkungan seringkali diproduksi tanpa melibatkan mereka yang paling terdampak, menjadikan rakyat sekadar objek dari keputusan yang diambil.

Salah satu pembahasan penting yang mengemuka dalam diskusi ini adalah kritik terhadap kecenderungan adopsi narasi global yang bersifat parsial, termasuk yang disebut sebagai “narasi coral”. Dalam konteks ini, narasi coral merujuk pada upaya-upaya konservasi yang menonjolkan perlindungan ekosistem tertentu—seperti terumbu karang (coral reef)—sebagai simbol komitmen lingkungan, namun seringkali tidak diiringi dengan perubahan struktural yang lebih luas. Pendekatan ini dinilai problematik karena berpotensi menciptakan kesan bahwa negara telah serius menangani krisis, padahal akar persoalan seperti deforestasi, ekspansi tambang, dan industrialisasi ekstraktif tetap berjalan.

Dalam diskusi dijelaskan bahwa adopsi narasi coral seringkali digunakan dalam kerangka branding kebijakan atau diplomasi lingkungan. Program rehabilitasi terumbu karang, misalnya, kerap dipromosikan sebagai bukti keberhasilan agenda hijau. Namun di sisi lain, praktik perusakan ekosistem daratan dan laut dalam skala besar masih terus berlangsung. Hal ini menciptakan kontradiksi antara narasi dan realitas. Yusuf Priambodo bahkan menyinggung bahwa pendekatan semacam ini berisiko menjadi “greenwashing”, di mana isu lingkungan dimanfaatkan untuk memperbaiki citra tanpa menyentuh akar masalah.

Krisis iklim di Indonesia sendiri telah melampaui batas sebagai isu lingkungan semata. Ia telah menjelma menjadi krisis multidimensi yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, banjir yang berulang di berbagai kota, serta kekeringan yang mengancam ketahanan pangan merupakan bukti nyata bahwa kerusakan ekologis tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari pola pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap dampak perubahan iklim global. Kenaikan muka air laut perlahan menenggelamkan wilayah pesisir, sementara di daratan krisis air dan gagal panen mengancam ketahanan pangan. Diskusi ini menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, krisis iklim akan terus memperlebar jurang ketidakadilan.

Pada akhirnya, forum ini mengarah pada satu refleksi mendasar: bahwa krisis yang dihadapi Indonesia hari ini bukan hanya krisis iklim, tetapi juga krisis tata kelola dan visi pembangunan. Seruan untuk “mereset” Indonesia menjadi relevan sebagai upaya untuk menata ulang prioritas, memperbaiki relasi kuasa, dan memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak lagi menjadi isu pinggiran. Tanpa perubahan tersebut, berbagai narasi—termasuk narasi coral—hanya akan menjadi lapisan permukaan yang menutupi persoalan yang jauh lebih dalam.

Seruan untuk “mereset” Indonesia dalam konteks ini bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menata ulang arah pembangunan, relasi kuasa, dan cara negara memaknai kesejahteraan. Sebab selama krisis iklim diperlakukan sebagai isu pinggiran sementara eksploitasi tetap menjadi arus utama, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan visi.